Manado (Antarasulut) - Pemerhati kebijakan perbatasan di pulau kecil terluar, Dr.Yudhi Wijayanto, mengatakan, sudah saatnya, pemerintah melakukan intervensi kebijakan dalam pengelolaan perbatasan.
"Ada lima saran yang diusulkan untuk dilakukan pemerintah setelah keunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriano Joko Widodo, di Miangas," kata Yudhi, di Manado didampingi Dr Enrico H. Rawung, MARS, tim kesehatan kunjungan RI 1 di Sulut, dan Kordinator Satgas Pariwisata Sulut, Dino Gobel, di Manado.
Yudhi yang yang berdinas di Kantor Sekretariat Presiden RI ini menyebutkan, kebijakan pertama Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) dijabat kepala badan dan tidak dijabat rangkap oleh menteri.
Kedua kata Yudhi, mengusulkan pemembuatan Undang-undang khusus tentang perbatasan, ketiga, Pembentukan daerah baru perbatasan serta pemekaran daerah perbatasan, keempat, intervensi kebijakan pengelolaan perbatasan di PPKT, kelima, Intervensi kultur budaya.
Dia mengatakan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke perbatasan Indonesia di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, kian melahirkan optimisme segera terwujudnya kemajuan daerah dan masyarakat di pulau kecil terluar.
"Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo di Miangas harus diakui tidak saja memperlihatkan komitmen Kepala Negara memajukan bangsa ini hingga ke wilayah terpencil, tapi juga melahirkan harapan optimis masyarakat di kepulauan terluar akan kemajuan yang dirindukan sejak lama segera terwujud," kata Yudhi yang menjadikan Miangas sebagai Disertasi program Doktor-nya di Universitas Indonesia ini.
Dia mengatakan, dengan kebijakan tersebut, tidak ada lagi egosektoral dalam pengelolaan perbatasan. ***