Manado, 25/4 (Antara) - Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) meminta Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey agar lebih memperhatikan usaha mikro kecil (UMK) di daerah tersebut.
"UMK adalah sektor riil yang terbukti mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi ketika ekonomi negara melambat, oleh karena itu seharusnya UMK menjadi skala prioritas saat ini untuk dibenahi," kata Ketua WUBI Sulut Ivanry Matu di Manado, Senin.
Dia mengatakan pemerintah harus memfasilitasi agar UMK untuk naik kelas.
"Saya belum bicara tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) karena saat ini kita masih kalah bersaing, jadi mari apa yg bisa kita lakukan, ini bukan nada pesimisme tentang MEA, karena secara bertahap dengan sinergitas kita pasti akan mampu bersaing nanti," jelasnya.
Dia mengatakan produk UMK sulut sebetulnya sangat banyak dan berkualitas, tapi karena masih kurangnya keberpihakan Pemerintah Sulut maka banyak sekali produk hasil Sulut yang tidak mampu bersaing, tidak Kontinyu, serasa begitu-begitu saja.
"Bahkan paket kebijakan ekonomi XI yang sudah diluncurkan Presiden dengan harapan UKM bisa Ekspor rasanya tidak untuk UMK sulut, karena produk Sulut belum bisa tembus ekspor, jangankan bicara ekspor, antar pulau saja kita masih kalah," jelasnya.
Seharusnya di sinilah peran pemerintah, bagaimana mau ekspor jika tidak ada peningkatan kualitas kemasan, standardisasi produk, pelatihan-pelatihan secara Kontinyu dan pameran-pameran yang "berkualitas" sebagai ajang promosi produk, bukan ajang "jalan-jalan".
Kenapa? sepertinya Sulut belum menjadikan UMK skala protitas, karena masih dengan pola lama apalagi pada kegiatan-kegiatan pameran dengan anggaran yang tidak sedikit di luar daerah bahkan luar negeri tapi miris ketika sering sekali jumlah UKM peserta pameran kalah jumlah dengan PNS yang berangkat.
Malahan, katanya, jika kegiatan pameran empat hari para pegawai yang seharusnya mendampingi hanya dua jam saja di hari pertama setelah itu mereka menghilang entah kemana, padahal ketika ditanya soal kenapa kegiatan pameran sedikit UMK yang ikut? jawaban klasik akan selalu terlontar dari pimpinan SKPD "kurang anggaran".
Dia mengatakan mungkin kurang karena dari 10 yang berangkat hanya dua UMK yang diikutkan.
Dari sejumlah UMK yang ditemuinya, standnya sangat memprihatinkan, sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
"Saya jalan ke beberapa stand provinsi lain, begitu hebat dan luar biasa perhatian Pemerintah terhadap UKM, Jatim, Kalimantan, bali, Minangkabau, dll mereka punya pavilium, dan Kesedihanku makin bertambah ketika saya tiba di stand Provinsi Maluku yang sangat besar kalah jauh sekali dengan stand Sulut," jelasnya.
Wubi Sulut berharap Pemerintah Sulut harus mengambil terobosan untuk lebih memperhatikan UKM sulut menjadi prioritas dalam rangka membangun kekuatan ekonomi daerah.
"Jangan malu mencontohi provinsi lain seperti Jatim yang telah memiliki lebih dari 20 kantor perwakilan dagang di tiap provinsi di seluruh Indonesia, dan minimal jangan kalah dengan Maluku dalam mempromosikan UKM daerah mereka," katanya.***3***Budi Suyanto
(T.KR-NCY/B/B008/B008) 25-04-2016 13:47:12
"UMK adalah sektor riil yang terbukti mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi ketika ekonomi negara melambat, oleh karena itu seharusnya UMK menjadi skala prioritas saat ini untuk dibenahi," kata Ketua WUBI Sulut Ivanry Matu di Manado, Senin.
Dia mengatakan pemerintah harus memfasilitasi agar UMK untuk naik kelas.
"Saya belum bicara tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) karena saat ini kita masih kalah bersaing, jadi mari apa yg bisa kita lakukan, ini bukan nada pesimisme tentang MEA, karena secara bertahap dengan sinergitas kita pasti akan mampu bersaing nanti," jelasnya.
Dia mengatakan produk UMK sulut sebetulnya sangat banyak dan berkualitas, tapi karena masih kurangnya keberpihakan Pemerintah Sulut maka banyak sekali produk hasil Sulut yang tidak mampu bersaing, tidak Kontinyu, serasa begitu-begitu saja.
"Bahkan paket kebijakan ekonomi XI yang sudah diluncurkan Presiden dengan harapan UKM bisa Ekspor rasanya tidak untuk UMK sulut, karena produk Sulut belum bisa tembus ekspor, jangankan bicara ekspor, antar pulau saja kita masih kalah," jelasnya.
Seharusnya di sinilah peran pemerintah, bagaimana mau ekspor jika tidak ada peningkatan kualitas kemasan, standardisasi produk, pelatihan-pelatihan secara Kontinyu dan pameran-pameran yang "berkualitas" sebagai ajang promosi produk, bukan ajang "jalan-jalan".
Kenapa? sepertinya Sulut belum menjadikan UMK skala protitas, karena masih dengan pola lama apalagi pada kegiatan-kegiatan pameran dengan anggaran yang tidak sedikit di luar daerah bahkan luar negeri tapi miris ketika sering sekali jumlah UKM peserta pameran kalah jumlah dengan PNS yang berangkat.
Malahan, katanya, jika kegiatan pameran empat hari para pegawai yang seharusnya mendampingi hanya dua jam saja di hari pertama setelah itu mereka menghilang entah kemana, padahal ketika ditanya soal kenapa kegiatan pameran sedikit UMK yang ikut? jawaban klasik akan selalu terlontar dari pimpinan SKPD "kurang anggaran".
Dia mengatakan mungkin kurang karena dari 10 yang berangkat hanya dua UMK yang diikutkan.
Dari sejumlah UMK yang ditemuinya, standnya sangat memprihatinkan, sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
"Saya jalan ke beberapa stand provinsi lain, begitu hebat dan luar biasa perhatian Pemerintah terhadap UKM, Jatim, Kalimantan, bali, Minangkabau, dll mereka punya pavilium, dan Kesedihanku makin bertambah ketika saya tiba di stand Provinsi Maluku yang sangat besar kalah jauh sekali dengan stand Sulut," jelasnya.
Wubi Sulut berharap Pemerintah Sulut harus mengambil terobosan untuk lebih memperhatikan UKM sulut menjadi prioritas dalam rangka membangun kekuatan ekonomi daerah.
"Jangan malu mencontohi provinsi lain seperti Jatim yang telah memiliki lebih dari 20 kantor perwakilan dagang di tiap provinsi di seluruh Indonesia, dan minimal jangan kalah dengan Maluku dalam mempromosikan UKM daerah mereka," katanya.***3***Budi Suyanto
(T.KR-NCY/B/B008/B008) 25-04-2016 13:47:12