Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti segera menggelar rapat di kementeriannya guna membahas kemungkinan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah yang dekat dan terimbas aksi unjuk rasa.
"Jadi kita bahas malam ini. Malam ini kita akan rapim di kementerian membahas itu," kata Abdul Mu'ti saat memberikan keterangan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu.
Mu'ti menjelaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan kepastian kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan usai rapat pimpinan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Minggu malam.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Edaran Nomor e-0014/SE/2025 tentang imbauan bekerja dari rumah (work from home/WFH).
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, mengatakan, imbauan WFH bagi perusahaan di Jakarta ini bersifat situasional.
“Perihal imbauan WFH untuk perusahaan-perusahaan di Jakarta, terutama yang lokasinya berdekatan dari dampak penyampaian aspirasi massa, itu bersifat situasional dan tidak wajib,” katanya.
Chico mengatakan, penerapan kebijakan WFH menyesuaikan dari kebutuhan perusahaan masing-masing.
Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga tertulis bagi perusahaan yang sifat dan jenis pekerjaannya dilakukan terus menerus (24 jam) atau memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat, dapat dikombinasikan antara WFH dan bekerja dari kantor.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR diketahui akan berlangsung kembali pada 1-5 September, berdasarkan edaran yang tersebar di berbagai platform media sosial, maupun aplikasi perpesanan.