Manado, 10/2 (Antara) - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon, Sulawesi Utara menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkatkan kapasitas personel dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi personel terkait dengan indikator-indikator dalam mengelola keuangan daerah," kata Sekretaris Daerah Arnold Poli di Tomohon.
Poli mengatakan, indikator-indikator dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan ketepatan waktu penetapan APBD, porsi belanja yang ditata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tingginya persentase realisasi anggaran dan rendahnya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
Selanjutnya, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan meningkatkan kualitas opini badan pemeriksa keuangan (BPK) terkait laporan keuangan.
Opini BPK Kota Tomohon terus meningkat, bila di tahun sebelumnya wajar dengan pengecualian (WDP), selama dua tahun berturut 2013-2014 naik menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sementara itu, Kepala DPPKBMD Dolvin Karwur mengatakan, sosialisasi ini membahas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu dari beberapa peraturan penundang-undangan.
Di antaranya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2016.
Sosialisasi ini dihadiri Kepala Seksi Wilayah IIIB Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Mukjizat SSos MSi, Dwi Setyaningsih SE, dan Rino R Kent, SSTP dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, anggota DPRD Tomohon serta pejabat eselon II.***2***
(T.K011/B/G004/G004) 10-02-2016 23:19:04
"Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi personel terkait dengan indikator-indikator dalam mengelola keuangan daerah," kata Sekretaris Daerah Arnold Poli di Tomohon.
Poli mengatakan, indikator-indikator dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan ketepatan waktu penetapan APBD, porsi belanja yang ditata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tingginya persentase realisasi anggaran dan rendahnya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
Selanjutnya, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan meningkatkan kualitas opini badan pemeriksa keuangan (BPK) terkait laporan keuangan.
Opini BPK Kota Tomohon terus meningkat, bila di tahun sebelumnya wajar dengan pengecualian (WDP), selama dua tahun berturut 2013-2014 naik menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sementara itu, Kepala DPPKBMD Dolvin Karwur mengatakan, sosialisasi ini membahas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu dari beberapa peraturan penundang-undangan.
Di antaranya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2016.
Sosialisasi ini dihadiri Kepala Seksi Wilayah IIIB Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Mukjizat SSos MSi, Dwi Setyaningsih SE, dan Rino R Kent, SSTP dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, anggota DPRD Tomohon serta pejabat eselon II.***2***
(T.K011/B/G004/G004) 10-02-2016 23:19:04