SITARO (18/8) AntaraSulut - Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro segera mengambil tindakan nyata dalam mengatasi dampak musim kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan krisis air bersih di sejumlah kampung di daerah ini.
"Pemerintah melalui perusahaan daerah air minum akan memasok air bersih bagi warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sedang disiapkan peralatan dan cara pembagiannya," kata Bupati Toni Supit saat memimpin rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di ruang rapat bupati, Selasa pagi.
Langkah ini menurut Bupati merupakan respon dan bentuk kepedulian pemerintah atas kesulitan mendapatkan air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah kampung di Sitaro. Antara lain kampung Batubulan, Winangun, dan Mini di kecamatan Siau Barat, empat kampung di kecamatan Siau Tengah, dan beberapa perkampungan lain yang juga kesulitan pasokan air bersih.
Untuk keperluan tersebut, lanjut Bupati Supit, pemerintah akan membagikan dua buah tangki air bersih ukuran 1.100 liter bagi setiap kampung dan kelurahan. Sehingga setiap kampung dan kelurahan yang mengalami krisis air bersih akan mendapat pasokan 2.200 liter.
"Tentu kita akan memprioritaskan suplai air bersih untuk konsumsi air minum dan keperluan untuk memasak. Untuk keperluan mandi cuci dan lainnya, kami berharap masyarakat mau menjangkau sumber air dari daerah sekitar meskipun agak jauh," kata Bupati Supit.
Dampak kemarau mengakibatkan masyarakat dari sejumlah kampung kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini lantas dimanfaatkan beberapa warga yang menyiapkan jasa penjualan air bersih dengan tarip berkisar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu tiap tangki 600 liter.
Ketua DPRD Sitaro, Djibton Tamudia menyambut baik langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah. Ia memastikan, semua legislator akan menyetujui langkah cepat pemerintah, dengan mengalokasikan dana untuk mendukung upaya membantu pasokan air bersih bagi warga.
"Ini kesulitan yang riil dialami dan dihadapi masyarakat, tentu kita memberi dukungan penuh dari sisi anggaran, apakah melalui APBD perubahan, mengggunakan dana cadangan, atau mungkin cukup dengan pergeseran," katanya.
Selain membahas krisis air bersih, rapat forkopimda juga membahas langkah antisipasi kebakaran hutan perkebunan dan pemukiman warga, serta kesiapan menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 ini.
"Pemerintah melalui perusahaan daerah air minum akan memasok air bersih bagi warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sedang disiapkan peralatan dan cara pembagiannya," kata Bupati Toni Supit saat memimpin rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di ruang rapat bupati, Selasa pagi.
Langkah ini menurut Bupati merupakan respon dan bentuk kepedulian pemerintah atas kesulitan mendapatkan air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah kampung di Sitaro. Antara lain kampung Batubulan, Winangun, dan Mini di kecamatan Siau Barat, empat kampung di kecamatan Siau Tengah, dan beberapa perkampungan lain yang juga kesulitan pasokan air bersih.
Untuk keperluan tersebut, lanjut Bupati Supit, pemerintah akan membagikan dua buah tangki air bersih ukuran 1.100 liter bagi setiap kampung dan kelurahan. Sehingga setiap kampung dan kelurahan yang mengalami krisis air bersih akan mendapat pasokan 2.200 liter.
"Tentu kita akan memprioritaskan suplai air bersih untuk konsumsi air minum dan keperluan untuk memasak. Untuk keperluan mandi cuci dan lainnya, kami berharap masyarakat mau menjangkau sumber air dari daerah sekitar meskipun agak jauh," kata Bupati Supit.
Dampak kemarau mengakibatkan masyarakat dari sejumlah kampung kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini lantas dimanfaatkan beberapa warga yang menyiapkan jasa penjualan air bersih dengan tarip berkisar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu tiap tangki 600 liter.
Ketua DPRD Sitaro, Djibton Tamudia menyambut baik langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah. Ia memastikan, semua legislator akan menyetujui langkah cepat pemerintah, dengan mengalokasikan dana untuk mendukung upaya membantu pasokan air bersih bagi warga.
"Ini kesulitan yang riil dialami dan dihadapi masyarakat, tentu kita memberi dukungan penuh dari sisi anggaran, apakah melalui APBD perubahan, mengggunakan dana cadangan, atau mungkin cukup dengan pergeseran," katanya.
Selain membahas krisis air bersih, rapat forkopimda juga membahas langkah antisipasi kebakaran hutan perkebunan dan pemukiman warga, serta kesiapan menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 ini.