Minahasa, 22/7(AntaraSulut) - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Minahasa, Sulawesi Utara(Sulut) mengantisipasi dampak kerusuhan Tolikara dengan melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan agama yang ada di daerah itu,

"Pemerintah tidak ingin  kerusuhan Tolikara berdampak di Minahasa, karena itu mengumpulkan tokoh agama agar mereka mampu memberi pencerahan kepada umatnya tentang keberagaman beragama itu sebenarnya adalah indah bila tercipta kedamaian," kata Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow, dalam pertemuan dengan tokoh agama di ruang sidang Pemkab Minahasa Tondano, Rabu.

Masyarakat Minahasa selama ini sudah hidup rukun antar sesama umat beragama dan ini mampu dipertahankan hingga kini, karena itu pemerintah berharap pimpinan dari seluruh agama yang ada di daerah ini terus mengajarkan tentang kedamaian.

"Mari kita menjaga tanah Minahasa menjadi daerah yang aman dan damai, dimana disitu cinta kasih antar seluruh masyarakat dari berbagai suku, agama, golongan dan ras terus terbangun dengan baik,"kata Bupati Sajow.

Kendati tanah Minahasa sudah membuktikan sebagai daerah yang aman dan damai, tetapi perlu dilakukan berbagai langkah antisipatif mengantisipasi adanya penyusup yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan masyarakat yang telah terbangun selama ini, salah satunya dengan razia identitas kepada para tamu atau pendatang.

"Razia identitas bukan soal ada tidaknya kartu tanda penduduk(KTP), tetapi juga harus dicari tahu apa maksud dan tujuan datang ke daerah Minahasa dan informasi lainnya yang dianggap penting guna memastikan pendatang tersebut bertujuan baik," kata Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow pada rapat koordinasi soal keamanan dengan aparat keamanan dan tokoh agama di Tondano, Rabu.

Jantje mengatakan selain dirazia, para tamu atau pendatang masuk Minahasa, wajib melapor ke aparat desa atau kelurahan setempat paling lambat 24 jam, tanpa padang bulu, kalau tidak melaporkan diri patut dicurigai kemungkinan lakukan tindakan tidak terpuji.

Termasuk yang akan dilakukan razia identitas yakni penghuni rumah kos atau penginapan yang ada di Tondano sebagai ibukota Kabupaten Minahasa maupun kota-kota lainnya di daerah itu.

"Saya perintahkan kepada para camat untuk secara cermat dan intensif mengawasi masyarakat terutama para pendatang yang masuk ke wilayah masing-masing, utamanya harus diketahui maksud dan tujuan mereka," kata Jantje.

Bila identitasnya tidak lengkap, kata Jantje, maka pemerintah bersama aparat keamanan agar memulangkan yang bersangkutan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya bibit perpecahan di antara masyarakat Minahasa.

Kapolres Minahasa AKBP Ronald Rumondor mengatakan dalam laporan intelejen, Minahasa merupakan salah satu daerah berpotensi terjadi konflik, hanya saja karena adanya kebersamaan antar umat beragama serta peran tokoh agama dan partisipasi aktif seluruh masyarakat Minahasa, sehingga daerah tersebut tetap aman dan damai hingga kini.

"Nah kondisi aman dan damai ini harus kita pertahankan terus, salah satunya dengan melakukan antisipasi dini dengan melakukan razia identitas secara terus menerus," kata Ronald.

Di akhir pertemuan tersebut, para tokoh agama sepakat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan suasana kondusif pada masyarakat Minahasa dengan memberikan pecerahan menyejukkan pada umat yang dipimpinnya, karena damai itu indah.***2***




Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2024