Minahasa Tenggara 6/7 (Antara) - Wakil Bupati (Wabup) Minahasa Tenggara Ronald Kandoli mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014 harus diselesaikan pekan ini.
"Saya memberikan kesempatan bagi bagi pihak-pihak yang mendapatkan temuan dari BPK pada pengelolaan anggaran tahun 2014 harus segera mengembalikan kerugian daerah," kata Ronald di Manado, Senin.
Pekan ini temuan BPK segera diselesaikan, dan saya sudah mintakan instansi teknis yang ada temuan kerugian daerah yang melibatkan pihak ketiga untuk segera menindaklanjutinya," kata Ronald.
Dirinya menegaskan beberapa temuan khususnya yang melibatkan pihak ketiga ini sudah diberikan deadline waktu sampai tanggal 24 Juli ini oleh BPK untuk segera diselesaikan.
"Jadi tidak ada alasan lagi semua kerugian daerah ini sudah wajib diselesaikan, apalagi kita sudah memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk menyelesaikannya," tegasnya.
Selain itu diungkapkannya temuan dari BPK sejak tahun 2008-2013 juga wajib diselesaikan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kabupaten tersebut.
"Nominalnya memang sangat besar yakni Rp35 Miliar yang harus ditindaklanjut, dimana kebanyakan temuan dari BPK ini menyangkut soal aset," terangnya.
Selain itu Ronald kembali dengan tegas memperingatkan para Kepala SKPD untuk menelusuri temuan berupa aset yang ada di masing-masing instansinya.
"Kalau tidak ada penyelesaian tentunya kepala SKPD yang wajib bertanggungjawab, makanya saya mintakan agar segera telusuri keberadaan aset-aset ini yang juga menjadi temuan BPK. Apalagi ini akan terbawa terus setiap tahun saat pemeriksaan BPK," tegasnya.
Dirinya mengungkapkan tindaklanjut yang sudah dilakukan Pemkab dengan melaporkan beberapa hasil temuan tersebut ke pihak yang berwajib.
"Ada sekitar 24 miliar yang kita sudah limpahkan ke ranah hukum baik ke Kejaksaan maupun ke pihak Kepolisian yang nantinya aparat hukum ini melakukan penyelidikan terkait kerugian daerah tersebut," tuturnya.
Dirinya pun berharap semua SKPD dapat segera menindaklanjuti temuan dari BPK ini, agar membantu Minahasa Tenggara mendapat opini lebih baik pada tahun depan.***2***
"Saya memberikan kesempatan bagi bagi pihak-pihak yang mendapatkan temuan dari BPK pada pengelolaan anggaran tahun 2014 harus segera mengembalikan kerugian daerah," kata Ronald di Manado, Senin.
Pekan ini temuan BPK segera diselesaikan, dan saya sudah mintakan instansi teknis yang ada temuan kerugian daerah yang melibatkan pihak ketiga untuk segera menindaklanjutinya," kata Ronald.
Dirinya menegaskan beberapa temuan khususnya yang melibatkan pihak ketiga ini sudah diberikan deadline waktu sampai tanggal 24 Juli ini oleh BPK untuk segera diselesaikan.
"Jadi tidak ada alasan lagi semua kerugian daerah ini sudah wajib diselesaikan, apalagi kita sudah memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk menyelesaikannya," tegasnya.
Selain itu diungkapkannya temuan dari BPK sejak tahun 2008-2013 juga wajib diselesaikan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kabupaten tersebut.
"Nominalnya memang sangat besar yakni Rp35 Miliar yang harus ditindaklanjut, dimana kebanyakan temuan dari BPK ini menyangkut soal aset," terangnya.
Selain itu Ronald kembali dengan tegas memperingatkan para Kepala SKPD untuk menelusuri temuan berupa aset yang ada di masing-masing instansinya.
"Kalau tidak ada penyelesaian tentunya kepala SKPD yang wajib bertanggungjawab, makanya saya mintakan agar segera telusuri keberadaan aset-aset ini yang juga menjadi temuan BPK. Apalagi ini akan terbawa terus setiap tahun saat pemeriksaan BPK," tegasnya.
Dirinya mengungkapkan tindaklanjut yang sudah dilakukan Pemkab dengan melaporkan beberapa hasil temuan tersebut ke pihak yang berwajib.
"Ada sekitar 24 miliar yang kita sudah limpahkan ke ranah hukum baik ke Kejaksaan maupun ke pihak Kepolisian yang nantinya aparat hukum ini melakukan penyelidikan terkait kerugian daerah tersebut," tuturnya.
Dirinya pun berharap semua SKPD dapat segera menindaklanjuti temuan dari BPK ini, agar membantu Minahasa Tenggara mendapat opini lebih baik pada tahun depan.***2***