Manado (ANTARA) - Wakapolda Sulawesi Utara (Sulut) Brigjen Pol Bahagia Dachi mengatakan sinergitas antara Polri dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) harus selalu kita jaga.
"Sebagai instansi yang bergerak dalam bidang keamanan, tentu segala sesuatunya harus berdasar kepada landasan hukum yang berlaku, antara lain Perkap Nomor 24 tahun 2007, Perpol Nomot 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, dan AD/ART yang disepakati bersama," kata Wakapolda pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) ABUJAPI Sulut, di Manado, Kamis.
Ia berharap melalui Rakerda BPD ABUJAPI Sulut ini terjadi kebulatan tekad seluruh pemangku kepentingan untuk saling meningkatkan sinergitas sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, bermanfaat, aman, dan damai.
"Selain itu dapat memacu tingkat pelayanan kepada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di wilayah hukum Polda Sulut," katanya.
Ia mengatakan Polri sebagai pembina BUJP memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, memberikan izin operasional, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BUJP melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) atau Korbinmas Baharkam Polri.
Wakapolda juga berpesan agar kemampuan atau kompetensi di bidang kepolisian terbatas harus tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dilakukannya pengawasan dan pembinaan oleh Polri bagi setiap anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang dikelola oleh ABUJPI di Sulut.
Wakapolda juga memberikan apresiasi kepada BPD ABUJAPI Sulawesi Utara yang menggelar Rakerda ini.
"Semoga kemitraan antara Polri dan ABUJAPI dapat terjalin dengan baik, sehingga ABUJAPI dapat mendukung Polri menciptakan kamtibmas yang stabil menuju Indonesia emas.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Binmas Polda Sulut Kombes Pol Anis V. Brigman, Wakil Ketua Umum 2 Badan Pengurus Pusat ABUJAPI Novembriono, Ketua Badan Pengurus Daerah ABUJAPI Sulut AKBP (Purn) Bambang Dwijatmiko, serta para Direktur dan Kepala Cabang BUJP se-Provinsi Sulut
"Sebagai instansi yang bergerak dalam bidang keamanan, tentu segala sesuatunya harus berdasar kepada landasan hukum yang berlaku, antara lain Perkap Nomor 24 tahun 2007, Perpol Nomot 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, dan AD/ART yang disepakati bersama," kata Wakapolda pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Pengurus Daerah (BPD) ABUJAPI Sulut, di Manado, Kamis.
Ia berharap melalui Rakerda BPD ABUJAPI Sulut ini terjadi kebulatan tekad seluruh pemangku kepentingan untuk saling meningkatkan sinergitas sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, bermanfaat, aman, dan damai.
"Selain itu dapat memacu tingkat pelayanan kepada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di wilayah hukum Polda Sulut," katanya.
Ia mengatakan Polri sebagai pembina BUJP memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, memberikan izin operasional, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BUJP melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) atau Korbinmas Baharkam Polri.
Wakapolda juga berpesan agar kemampuan atau kompetensi di bidang kepolisian terbatas harus tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, serta dilakukannya pengawasan dan pembinaan oleh Polri bagi setiap anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang dikelola oleh ABUJPI di Sulut.
Wakapolda juga memberikan apresiasi kepada BPD ABUJAPI Sulawesi Utara yang menggelar Rakerda ini.
"Semoga kemitraan antara Polri dan ABUJAPI dapat terjalin dengan baik, sehingga ABUJAPI dapat mendukung Polri menciptakan kamtibmas yang stabil menuju Indonesia emas.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Binmas Polda Sulut Kombes Pol Anis V. Brigman, Wakil Ketua Umum 2 Badan Pengurus Pusat ABUJAPI Novembriono, Ketua Badan Pengurus Daerah ABUJAPI Sulut AKBP (Purn) Bambang Dwijatmiko, serta para Direktur dan Kepala Cabang BUJP se-Provinsi Sulut