Sitaro, 19/5 (Antara) - Aktifitas vulkanik gunung Karangetang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara berangsur normal, namun penanganan dampak erupsi berupa relokasi warga harus menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Jangan karena erupsi berhenti lalu penangan juga berhenti, justru ini saat tepat pemerintah mendesain dan merencanakan relokasi bagi warga yang bermukim di zona merah Karangetang," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sitaro, Djibton Tamudia, di Siau, Selasa siang.
Pemerintah pusat, kata Tamudia, telah melihat langsung ke lokasi terdampak erupsi Karangetang, awal Mei melalui kunjungan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga tahu persis kondisi di lapangan.
Ia berharap, perhatian jangan berhenti di kunjungan dan setelah situasi meredah lalu lupa atau diabaikan begitu saja, memerlukan penanganan serius dan tuntas seperti halnya penanganan dampak letusan gunung api Sinabung di Sumatera Utara.
"Dari segi jumlah memang tidak sebanyak Sinabung. Tapi kami berharap atensi dan
penanganan pemerintah pusat setara bagi korban erupsi Karangetang yang memang perlu direlokasi," katanya.
Pemukiman dusun Kora-Kora di Kelurahan Bebali yang dihuni 29 kepala keluarga terpantau sebagai kawasan yang tidak layak huni karena sangat rentan terjangan material vulkanik Karangetang. Pemkab Sitaro berencana merelokasi.
Tamudia mendukung rencana relokasi tapi ia tidak setuju jika relokasi hanya menggeser dari dusun Kora-Kora ke lokasi lain yang masih dalam wilayah Kelurahan Bebali yang secara keseluruhan masuk wilayah rawan terkena erupsi Karangetang.
"Harus keluar dari area rawan erupsi pindahkan ke area yang dipastikan tidak lagi terkena material. Kalau masih di Bebali, itu bukan
solusi dan akan mubazir," kata Tamudia.
Ia meminta pemerintah daerah melalui satuan kerja teknis intens menindaklanjuti usul relokasi semua pemukiman sekitar Karangetang kepada pemerintah pusat.
"Relokasi yang harus didesain, direncanakan dan dilaksanakan secara komprehensif, tidak sekedar memindahkan tapi harus disiapkan lahan pertanian dan jaminan hingga warga yang direlokasi bisa eksis di pemukiman baru mereka," katanya.
Ia menyebut kawasan di ujung selatan pulau Siau di sekitar lokasi bandar udara sebagai areal yang layak menjadi pemukiman baru.
"Jangan karena erupsi berhenti lalu penangan juga berhenti, justru ini saat tepat pemerintah mendesain dan merencanakan relokasi bagi warga yang bermukim di zona merah Karangetang," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sitaro, Djibton Tamudia, di Siau, Selasa siang.
Pemerintah pusat, kata Tamudia, telah melihat langsung ke lokasi terdampak erupsi Karangetang, awal Mei melalui kunjungan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga tahu persis kondisi di lapangan.
Ia berharap, perhatian jangan berhenti di kunjungan dan setelah situasi meredah lalu lupa atau diabaikan begitu saja, memerlukan penanganan serius dan tuntas seperti halnya penanganan dampak letusan gunung api Sinabung di Sumatera Utara.
"Dari segi jumlah memang tidak sebanyak Sinabung. Tapi kami berharap atensi dan
penanganan pemerintah pusat setara bagi korban erupsi Karangetang yang memang perlu direlokasi," katanya.
Pemukiman dusun Kora-Kora di Kelurahan Bebali yang dihuni 29 kepala keluarga terpantau sebagai kawasan yang tidak layak huni karena sangat rentan terjangan material vulkanik Karangetang. Pemkab Sitaro berencana merelokasi.
Tamudia mendukung rencana relokasi tapi ia tidak setuju jika relokasi hanya menggeser dari dusun Kora-Kora ke lokasi lain yang masih dalam wilayah Kelurahan Bebali yang secara keseluruhan masuk wilayah rawan terkena erupsi Karangetang.
"Harus keluar dari area rawan erupsi pindahkan ke area yang dipastikan tidak lagi terkena material. Kalau masih di Bebali, itu bukan
solusi dan akan mubazir," kata Tamudia.
Ia meminta pemerintah daerah melalui satuan kerja teknis intens menindaklanjuti usul relokasi semua pemukiman sekitar Karangetang kepada pemerintah pusat.
"Relokasi yang harus didesain, direncanakan dan dilaksanakan secara komprehensif, tidak sekedar memindahkan tapi harus disiapkan lahan pertanian dan jaminan hingga warga yang direlokasi bisa eksis di pemukiman baru mereka," katanya.
Ia menyebut kawasan di ujung selatan pulau Siau di sekitar lokasi bandar udara sebagai areal yang layak menjadi pemukiman baru.