Sitaro, 19/5 (Antara) - Masyarakat di kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara selama ini terbebani oleh mahalnya harga bahan bakar minyak yang berdampak luas bagi mata pencaharian nelayan di pesisir dan pulau terluar seperti Makalehi.
"Sudah saatnya pemerintah membangun stasiun pengisian BBM bagi masyarakat umum, terutama bagi kami nelayan di perbatasan," kata Hilsman Pulingkareng, warga Makalehi, Selasa siang.
Ia mengatakan, harga BBM jenis premium maupun solar di Makalehi berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Selain mahal, harus diburu ke Siau yang berjarak sekitar 13 mil laut.
Kondisi ini, lanjutnya, berdampak pada aktifitas melaut para nelayan tersendat, bahkan berakibat pengelola armada penangkap ikan merugi hingga akhirnya menjual armada dan alat tangkap ikan milik mereka.
Lorens Karel, warga Paniki Kecamatan Siau Barat, juga mengeluhkan kondisi serupa yang dialami masyarakat kepulauan sejak dahulu, yaitu mahalnya harga BBM yang mengakibatkan mahalnya harga transportasi dan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
"Di daerah lain bensin naik seribu rupiah, semua mengeluh dan mahasiswa demo menolak kenaikan karena memang sangat membebani. Kami di kepulauan naiknya 100 persen, ini menyengsarakan," katanya.
Ia mengatakan, mahalnya harga BBM akibat pelayanan di agen BBM di kepulauan Sitaro hanya dua-tiga hari untuk kurun waktu dua hingga tiga minggu. Selebihnya, BBM sudah di tangan pengecer yang menaikkan harga lebih dari 100 persen harga yang ditetapkan pemerintah.
Masalah lain terkait BBM, lanjutnya, takaran ukuran liter yang digunakan agen BBM di kepulauan jauh di bawah ukuran yang
sebenarnya. Masyarakat yang membayar BBM untuk 25 liter, yang diterima hanya 20 liter.
"Pemerintah pusat dan Pertamina harus mendorong pembangunan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) bagi kami di kepulauan agar tidak terus-terusan dibebani mahalnya BBM. Kalau bisa sekalian stasiun pengisian BBM khusus nelayan," katanya.
Ketua DPRD Sitaro, Djibton Tamudia, setuju dan ikut mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk memperhatikan keluhan masyarakat kepulauan yang menanggung beban sangat berat akibat mahalnya BBM.
"Kondisi yang terjadi di Makalehi adalah potret yang sangat kasat mata. Ini kampung nelayan di pulau terluar yang masyarakatnya tidak lagi melaut karena tidak mampu menjangkau harga BBM mahal dan area penangkapan yang semakin jauh," katanya.
Ia berharap itikad dan kepedulian pemerintah pusat mencari solusi terbaik mengatasi urusan BBM di daerah kepulauan dan perbatasan ini. Keberadaan SPBU dinilai berdampak sangat positif bagi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau terluar.
"Sudah saatnya pemerintah membangun stasiun pengisian BBM bagi masyarakat umum, terutama bagi kami nelayan di perbatasan," kata Hilsman Pulingkareng, warga Makalehi, Selasa siang.
Ia mengatakan, harga BBM jenis premium maupun solar di Makalehi berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Selain mahal, harus diburu ke Siau yang berjarak sekitar 13 mil laut.
Kondisi ini, lanjutnya, berdampak pada aktifitas melaut para nelayan tersendat, bahkan berakibat pengelola armada penangkap ikan merugi hingga akhirnya menjual armada dan alat tangkap ikan milik mereka.
Lorens Karel, warga Paniki Kecamatan Siau Barat, juga mengeluhkan kondisi serupa yang dialami masyarakat kepulauan sejak dahulu, yaitu mahalnya harga BBM yang mengakibatkan mahalnya harga transportasi dan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
"Di daerah lain bensin naik seribu rupiah, semua mengeluh dan mahasiswa demo menolak kenaikan karena memang sangat membebani. Kami di kepulauan naiknya 100 persen, ini menyengsarakan," katanya.
Ia mengatakan, mahalnya harga BBM akibat pelayanan di agen BBM di kepulauan Sitaro hanya dua-tiga hari untuk kurun waktu dua hingga tiga minggu. Selebihnya, BBM sudah di tangan pengecer yang menaikkan harga lebih dari 100 persen harga yang ditetapkan pemerintah.
Masalah lain terkait BBM, lanjutnya, takaran ukuran liter yang digunakan agen BBM di kepulauan jauh di bawah ukuran yang
sebenarnya. Masyarakat yang membayar BBM untuk 25 liter, yang diterima hanya 20 liter.
"Pemerintah pusat dan Pertamina harus mendorong pembangunan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) bagi kami di kepulauan agar tidak terus-terusan dibebani mahalnya BBM. Kalau bisa sekalian stasiun pengisian BBM khusus nelayan," katanya.
Ketua DPRD Sitaro, Djibton Tamudia, setuju dan ikut mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk memperhatikan keluhan masyarakat kepulauan yang menanggung beban sangat berat akibat mahalnya BBM.
"Kondisi yang terjadi di Makalehi adalah potret yang sangat kasat mata. Ini kampung nelayan di pulau terluar yang masyarakatnya tidak lagi melaut karena tidak mampu menjangkau harga BBM mahal dan area penangkapan yang semakin jauh," katanya.
Ia berharap itikad dan kepedulian pemerintah pusat mencari solusi terbaik mengatasi urusan BBM di daerah kepulauan dan perbatasan ini. Keberadaan SPBU dinilai berdampak sangat positif bagi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau terluar.