Manado, (ANTARA Sulut) - Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H Sarundajang mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang menggelar rapat koordinasi mempercepat penyelesaian permasalahan rencana pembangunan jalan tol Manado-Bitung.
"Ini merupakan bukti keseriusan Pak Menteri segera menangani permasalahan pembangunan jalan tol itu," kata Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo H Sarundajang di Manado, Selasa.
Pada rakor yang digelar Sabtu (16/5) dikoordinasikan beberapa hal di antaranya proses tender sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan paling lambat bulan Agustus 2015 sudah kontrak.
Syaratnya, pembebasan tanah paling lambat akhir Juli tahun ini sudah diselesaikan, sementara yang menjadi penanggung jawab adalah panitia pembebasan lahan dan panitia pengadaan tanah/BPN.
Selanjutnya, Menko Perekonomian dan Gubernur akan berkoordinasi dengan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulut mempercepat proses pengadaan lahannya.
Sementara itu, usulan kontrak "multi years" pada awal dan akhir Juli akan disampaikan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Lainnya, proses lelang "loan Tiongkok" diusulkan pendaftaran bulan Juni dan paling lambat pertengahan November 2015.
"Pada saat itu kesepakatan tersebut langsung dibubuhi paraf oleh masing-masing penanggung jawab," kata Gubernur.
Rakor penyelesaian permasalahan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dihadiri beberapa pemangku kepentingan terkait seperti Kementeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kadis Pekerjaan Umum Sulut, Plh Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XI, Kasatker BPJN Wil I Sulut, Kepala BPN Minahasa Utara dan PPK Pembebasan Lahan.
"Ini merupakan bukti keseriusan Pak Menteri segera menangani permasalahan pembangunan jalan tol itu," kata Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo H Sarundajang di Manado, Selasa.
Pada rakor yang digelar Sabtu (16/5) dikoordinasikan beberapa hal di antaranya proses tender sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan paling lambat bulan Agustus 2015 sudah kontrak.
Syaratnya, pembebasan tanah paling lambat akhir Juli tahun ini sudah diselesaikan, sementara yang menjadi penanggung jawab adalah panitia pembebasan lahan dan panitia pengadaan tanah/BPN.
Selanjutnya, Menko Perekonomian dan Gubernur akan berkoordinasi dengan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulut mempercepat proses pengadaan lahannya.
Sementara itu, usulan kontrak "multi years" pada awal dan akhir Juli akan disampaikan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Lainnya, proses lelang "loan Tiongkok" diusulkan pendaftaran bulan Juni dan paling lambat pertengahan November 2015.
"Pada saat itu kesepakatan tersebut langsung dibubuhi paraf oleh masing-masing penanggung jawab," kata Gubernur.
Rakor penyelesaian permasalahan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dihadiri beberapa pemangku kepentingan terkait seperti Kementeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kadis Pekerjaan Umum Sulut, Plh Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XI, Kasatker BPJN Wil I Sulut, Kepala BPN Minahasa Utara dan PPK Pembebasan Lahan.