Sitaro, (ANTARA Sulut) - Wakil Bupati(Wabup) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Siska Salindeho meminta proses lelang dan pengerjaan proyek di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut dilaksanakan tepat waktu.
"Jangan ada upaya menghambat atau memperlambat, harus selesai tepat waktu agar dilihat dan segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Wabup Salindeho saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Program dan Anggaran Triwulan I, di Ondong Siau, Selasa.
Wabup mengatakan, program berupa proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa selalu berorientasi pada kemanfaatan bagi rakyat. Karena itu, satuan kerja pelaksana harus dapat memastikan pengerjaannya baik dan berkualitas.
Karena itu, kata Wabup, wajib dilakukan pengawasan melekat terhadap pengerjaan agar tidak menyimpang dari bestek maupun spesifikasi yang telah ditentukan.
Dia memberi apresiasi kepada Bagian Humas Protokol dan Persandian karena per 31 Maret 2015 mencapai realisasi anggaran tertinggi yakni Rp722,55 juta atau 78,32 persen dari pagu anggaran triwulan I sebesar Rp931,35 juta melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung.
"Ini cerminan capaian kinerja yang tinggi, semoga efektif dan nyata outputnya bagi percepatan pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari bagian ini," kata Salindeho.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum tercatat sebagai satuan kerja dengan capaian terkecil, baru Rp720,19 juta atau 0,85 persen dari pagu anggaran Rp84,69 persen untuk triwulan I.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Semuel Raule menjelaskan, minimnya realisasi Dinas PU pada triwulan I ini berkenaan dengan proses tender sebagian besar proyek yang masih belum rampung.
"Berharap agar pada triwulan II ini sudah masuk tahapan pengerjaan yang dengan sendirinya akan berdampak pada serapan realisasi anggaran sehingga bisa maksimal," katanya.
Wabup mengingatkan pimpinan satuan kerja dan taf yang menangani program dan proyek agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, menaati semua ketentuan agar terhindar dari resiko hukum.
"Bekerja selalu dalam koridor hukum dan aturan, dan kalau sudah sesuai ketentuan, tidak usah ragu-ragu, segera laksanakan agar rakyat bisa segera menikmati manfaat dari setiap program pemerintah," katanya
"Jangan ada upaya menghambat atau memperlambat, harus selesai tepat waktu agar dilihat dan segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Wabup Salindeho saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Program dan Anggaran Triwulan I, di Ondong Siau, Selasa.
Wabup mengatakan, program berupa proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa selalu berorientasi pada kemanfaatan bagi rakyat. Karena itu, satuan kerja pelaksana harus dapat memastikan pengerjaannya baik dan berkualitas.
Karena itu, kata Wabup, wajib dilakukan pengawasan melekat terhadap pengerjaan agar tidak menyimpang dari bestek maupun spesifikasi yang telah ditentukan.
Dia memberi apresiasi kepada Bagian Humas Protokol dan Persandian karena per 31 Maret 2015 mencapai realisasi anggaran tertinggi yakni Rp722,55 juta atau 78,32 persen dari pagu anggaran triwulan I sebesar Rp931,35 juta melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung.
"Ini cerminan capaian kinerja yang tinggi, semoga efektif dan nyata outputnya bagi percepatan pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari bagian ini," kata Salindeho.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum tercatat sebagai satuan kerja dengan capaian terkecil, baru Rp720,19 juta atau 0,85 persen dari pagu anggaran Rp84,69 persen untuk triwulan I.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Semuel Raule menjelaskan, minimnya realisasi Dinas PU pada triwulan I ini berkenaan dengan proses tender sebagian besar proyek yang masih belum rampung.
"Berharap agar pada triwulan II ini sudah masuk tahapan pengerjaan yang dengan sendirinya akan berdampak pada serapan realisasi anggaran sehingga bisa maksimal," katanya.
Wabup mengingatkan pimpinan satuan kerja dan taf yang menangani program dan proyek agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, menaati semua ketentuan agar terhindar dari resiko hukum.
"Bekerja selalu dalam koridor hukum dan aturan, dan kalau sudah sesuai ketentuan, tidak usah ragu-ragu, segera laksanakan agar rakyat bisa segera menikmati manfaat dari setiap program pemerintah," katanya