Manado (ANTARA) - Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut, Hari Utomo mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Utara hingga Juli 2024 mencapai Rp775,32 miliar.
"Sampai dengan 31 Juli 2024, penyaluran KUR di Sulawesi Utara telah mencapai Rp775,32 miliar kepada 11.687 debitur," kata Hari, di Manado, Jumat.
Hari mengatakan sedangkan untuk penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp49,23 miliar kepada 11.068 debitur yang didominasi oleh pelaku usaha perempuan.
Dia menjelaskan untuk mendorong akses pembiayaan formal ini, ia berpesan kepada seluruh Dinas Koperasi dan UKM se-Sulut untuk ikut berperan aktif terutama dalam membantu mengidentifikasi dan menjaring debitur baru KUR
"Proporsi debitur baru perlu ditingkatkan untuk perluasan akses pembiayaan dalam rangka inklusi keuangan,” jelas Hari.
Hari mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Sulut untuk mendorong UMKM naik kelas, khususnya dalam akses pembiayaan formal.
“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara Indonesia, karena UMKM memberikan kontribusi lebih dari 61 persen PDB Indonesia dan paling banyak menyerap tenaga kerja," jelasnya.
Meskipun demikian, masih banyak masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku Usaha UMKM. Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia, beberapa permasalahan yang paling sering ditemui terutama dalam permodalan.
Sehingga, katanya, dukungan pemerintah untuk UMKM diantaranya terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM, dukungan APBN melalui belanja K/L maupun Dana Alokasi Khusus serta kredit program seperti KUR dan UMi.
"Sampai dengan 31 Juli 2024, penyaluran KUR di Sulawesi Utara telah mencapai Rp775,32 miliar kepada 11.687 debitur," kata Hari, di Manado, Jumat.
Hari mengatakan sedangkan untuk penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp49,23 miliar kepada 11.068 debitur yang didominasi oleh pelaku usaha perempuan.
Dia menjelaskan untuk mendorong akses pembiayaan formal ini, ia berpesan kepada seluruh Dinas Koperasi dan UKM se-Sulut untuk ikut berperan aktif terutama dalam membantu mengidentifikasi dan menjaring debitur baru KUR
"Proporsi debitur baru perlu ditingkatkan untuk perluasan akses pembiayaan dalam rangka inklusi keuangan,” jelas Hari.
Hari mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Sulut untuk mendorong UMKM naik kelas, khususnya dalam akses pembiayaan formal.
“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara Indonesia, karena UMKM memberikan kontribusi lebih dari 61 persen PDB Indonesia dan paling banyak menyerap tenaga kerja," jelasnya.
Meskipun demikian, masih banyak masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku Usaha UMKM. Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia, beberapa permasalahan yang paling sering ditemui terutama dalam permodalan.
Sehingga, katanya, dukungan pemerintah untuk UMKM diantaranya terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM, dukungan APBN melalui belanja K/L maupun Dana Alokasi Khusus serta kredit program seperti KUR dan UMi.