Sitaro, (29/4) Antara - Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, siap membantu dana pemilihan Gubernur Sulut tahun 2015 ini jika memungkinkan dan sesuai aturan yang berlaku.
"Kita ingin memastikan langkah yang diambil nanti memiliki landasan hukum jelas dan pelaksanaanya sesuai aturan. Karena itu kita akan berkonsultasi dengan Pemprov Sulut di Manado," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Denny Kondoj di Ondong Siau, Selasa.
Menurut Kondoj, pihaknya baru saja menerima proposal permintaan dana untuk membiayai sejumlah kegiatan pemilihan gubernur Sulut berkisar Rp900 juta untuk menunjang pembiayaan dari APBD provinsi. Padahal sesuai ketentuan, pemilihan gubernur dibiayai dengan APBD provinsi.
Pemkab Sitaro, kata Kondoj, akan menyanggupi biaya penunjang pemilihan gubernur jika dibolehkan sesuai aturan dan tidak terjadi pembiayaan ganda antara provinsi dan kabupaten atas satu kegiatan yang sama.
Ia mengaku, Permendagri No 44 Tahun 2015 membolehkan kabupaten ikut membiayai pemilihan gubernur, meskipun kabupaten yang bersangkutan tidak menggelar pemilihan bupati serentak dengan pemilihan gubernur.
"Itu bisa dilakukan dalam hal propinsi mengalami keterbatasan dana untuk membiayai pemilihan. Artinya, harus ada ketegasan dan penegasan tentang tentang keterbatasan yang dimaksud," kata Kondoj yang juga merangkap Kepala Inspektorat Kabupaten Sitaro.
Kondoj menjelaskan, kondisi saat ini berbeda dengan saat pemilihan bupati yang otomatis pembiayaan kegiatan pemilihan menjadi urusan wajib Pemda kabupaten. Tapi untuk pemilihan gubernur, tidak wajib dan tergantung ketersediaan dana provinsi, jika terbatas, barulah kabupaten bisa membantu pembiayaan.
"Satu hal lagi yang ingin pastikan, jika kabupaten ikut membiayai, bagaimana mekanismen pelaksanaannya, apakah hibah pemkab ke KPU kabupaten ataukah melalui provinsi," kata Kondoj.
Ia memastikan, kalau provinsi sudah memberikan penegasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka tim anggaran Pemda akan mengakomodir dalam rancangan APBD perubahan, bagi KPU dan Panitia Pengawas Kaabupaten.
"Kita ingin memastikan langkah yang diambil nanti memiliki landasan hukum jelas dan pelaksanaanya sesuai aturan. Karena itu kita akan berkonsultasi dengan Pemprov Sulut di Manado," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Denny Kondoj di Ondong Siau, Selasa.
Menurut Kondoj, pihaknya baru saja menerima proposal permintaan dana untuk membiayai sejumlah kegiatan pemilihan gubernur Sulut berkisar Rp900 juta untuk menunjang pembiayaan dari APBD provinsi. Padahal sesuai ketentuan, pemilihan gubernur dibiayai dengan APBD provinsi.
Pemkab Sitaro, kata Kondoj, akan menyanggupi biaya penunjang pemilihan gubernur jika dibolehkan sesuai aturan dan tidak terjadi pembiayaan ganda antara provinsi dan kabupaten atas satu kegiatan yang sama.
Ia mengaku, Permendagri No 44 Tahun 2015 membolehkan kabupaten ikut membiayai pemilihan gubernur, meskipun kabupaten yang bersangkutan tidak menggelar pemilihan bupati serentak dengan pemilihan gubernur.
"Itu bisa dilakukan dalam hal propinsi mengalami keterbatasan dana untuk membiayai pemilihan. Artinya, harus ada ketegasan dan penegasan tentang tentang keterbatasan yang dimaksud," kata Kondoj yang juga merangkap Kepala Inspektorat Kabupaten Sitaro.
Kondoj menjelaskan, kondisi saat ini berbeda dengan saat pemilihan bupati yang otomatis pembiayaan kegiatan pemilihan menjadi urusan wajib Pemda kabupaten. Tapi untuk pemilihan gubernur, tidak wajib dan tergantung ketersediaan dana provinsi, jika terbatas, barulah kabupaten bisa membantu pembiayaan.
"Satu hal lagi yang ingin pastikan, jika kabupaten ikut membiayai, bagaimana mekanismen pelaksanaannya, apakah hibah pemkab ke KPU kabupaten ataukah melalui provinsi," kata Kondoj.
Ia memastikan, kalau provinsi sudah memberikan penegasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka tim anggaran Pemda akan mengakomodir dalam rancangan APBD perubahan, bagi KPU dan Panitia Pengawas Kaabupaten.