Manado (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mengajak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjaga integritas, kemandirian dan profesionalitas.
"Hal ini untuk menghindari pelanggaran kode etik," kata Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon pada Bimtek Kode Etik PPK dan PPS yang digelar KPU Kotamobagu, di Kota Kotamobagu, Minggu.
Dia menyebutkan, penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku badan ad hoc ditangani KPU kabupaten dan kota.
"Sejak tahun 2019 penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku badan ad hoc ditangani KPU kabupaten/kota,"
Dalam rakor tersebut Tinangon yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan memberikan materi tentang mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas badan ad hoc Pilkada 2024.
Menurut Tinangon, sejak diundangkannya Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2019 sebagai perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka sejak saat itu KPU kabupaten/kota mendapatkan kewenangan penanganan dugaan pelanggaran kode etik.
“Ketentuan Pasal 10 A Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam hal teradu atau terlapor adalah penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS maka pengaduan atau laporan diajukan langsung kepada KPU kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU,” ungkapnya.
Tinangon menjelaskan bahwa pasca diterbitkannya peraturan DKPP tersebut, KPU mengatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
“Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, diatur mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan ad hoc bisa melalui laporan atau pengaduan masyarakat termasuk penyelenggara pemilu ataupun melalui pengawasan internal yang dilakukan KPU kabupaten/kota,” katanya menambahkan.
Dirinya mengapresiasi pelaksanaan bimtek yang digelar KPU Kotamobagu. Tinangon berpendapat bahwa bimtek Kode Etik merupakan agenda penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran etik.
Hadir dalam bimtek tersebut Ketua KPU Kotamobagu Mishart Manopo, dan anggota masing-masing Ilmi Paputungan dan Ivan Tandayu serta Sekretaris Frans Manoppo.