Manado (ANTARA) - Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang teregistrasi di Kedeputian Wilayah X telah mencapai 101,78 persen. "Jumlah penduduk sebagaimana data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 8,38 juta jiwa, sementara yang telah teregistrasi sebanyak 8,5 juta atau sebesar 101,78 persen," kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Octavianus Ramba di Manado, Rabu. Dia menjelaskan, jumlah penduduk yang teregistrasi melebihi jumlah penduduk dikarenakan ada penduduk yang KTP luar, namun saat ini berada dan terdaftar di empat provinsi yang berada di lingkup Kedeputian Wilayah X. "Wilayah kerja kita mencakup Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara," katanya menjelaskan. Octavianus menjelaskan, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Sulawesi Tengah dimana jumlah populasinya mencapai 3,2 juta jiwa, sementara yang teregistrasi sebesar 100,3 persen.
 

Berikutnya, Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa sementara yang teregistrasi sebagai peserta JKN sebanyak 100,2 persen.


Sedangkan, Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk sebanyak 1,2 juta yang teregistrasi sebesar 100,3 persen, sementara Provinsi Maluku Utara dari jumlah penduduk sebesar 1,35 juta yang teregistrasi sebanyak 1,33 juta atau sebesar 98,81 persen.
"Secara keseluruhan jumlah kepesertaan JKN sudah di atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yaitu 98 persen," katanya menambahkan. Hanya saja menurut dia, meski secara total empat provinsi sudah di atas target nasional 98 persen, namun masih ada dua provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Maluku Utara yang kabupaten dan kotanya belum mencapai target tersebut. Di Provinsi Sulawesi Utara masih ada daerah yang belum mencapai target RPJMN yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sementara di Provinsi Maluku Utara mencakup Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Taliabu.
 

"Kendalanya mungkin lebih kepada mereka tidak terdaftar atau tidak didaftarkan. Kami berharap peran pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi mereka," harap Octavianus.