Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano Tino Tandaju, mengatakan menurunkan angka stunting memerlukan peran semua pihak.
"Menurunkan angka stunting diperlukan upaya dan kerja keras, salah satunya melalui peningkatan keikutsertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting," kata Diano di Manado, Selasa.
Upaya bersama ini dilakukan dengan strategi memperluas akses atau cakupan pelayanan KB di wilayah khusus termasuk wilayah miskin perkotaan.
Selain itu, memperhatikan keberlangsungan keikutsertaan menggunakan alat kontrasepsi pasangan usia subur agar tidak terjadi putus pakai penggunaan kontrasepsi.
Diano mengatakan, dalam rangkaian peringatan Harganas ke-31, Perwakilan BKKBN Sulut belum lama ini menggelar kegiatan pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA) dan Program Nasional Fasilitasi Intensifikasi Pelayanan KB/KR di wilayah khusus seperti pasar atau terminal.
Kegiatan seperti ini, menurut Diano akan memperluas dan mendekatkan akses pelayanan KB yang ada di wilayah khusus kepada masyarakat serta meningkatnya cakupan kesertaan KB khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting termasuk di wilayah khusus.
"BKKBN juga terus mengoptimalkan pemanfaatan dana BOKB khusus operasional penggerakan pelayanan KB MKJP yang ada di tingkat kabupaten dan kota serta optimalisasi peran para mitra kerja provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan upaya percepatan penurunan stunting," ujarnya.
Diano mengatakan, Perwakilan BKKBN Sulut, Pemerintah Provinsi Sulut dan para pihak terkait terus berupaya maksimal menurunkan angka prevalensi stunting di daerah berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.
Angka prevalensi stunting Sulawesi Utara berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 naik menjadi 21,3 persen dibandingkan tahun 2022 (Data SSGI) sebesar 20,5 persen.
"Menurunkan angka stunting diperlukan upaya dan kerja keras, salah satunya melalui peningkatan keikutsertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting," kata Diano di Manado, Selasa.
Upaya bersama ini dilakukan dengan strategi memperluas akses atau cakupan pelayanan KB di wilayah khusus termasuk wilayah miskin perkotaan.
Selain itu, memperhatikan keberlangsungan keikutsertaan menggunakan alat kontrasepsi pasangan usia subur agar tidak terjadi putus pakai penggunaan kontrasepsi.
Diano mengatakan, dalam rangkaian peringatan Harganas ke-31, Perwakilan BKKBN Sulut belum lama ini menggelar kegiatan pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA) dan Program Nasional Fasilitasi Intensifikasi Pelayanan KB/KR di wilayah khusus seperti pasar atau terminal.
Kegiatan seperti ini, menurut Diano akan memperluas dan mendekatkan akses pelayanan KB yang ada di wilayah khusus kepada masyarakat serta meningkatnya cakupan kesertaan KB khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting termasuk di wilayah khusus.
"BKKBN juga terus mengoptimalkan pemanfaatan dana BOKB khusus operasional penggerakan pelayanan KB MKJP yang ada di tingkat kabupaten dan kota serta optimalisasi peran para mitra kerja provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan upaya percepatan penurunan stunting," ujarnya.
Diano mengatakan, Perwakilan BKKBN Sulut, Pemerintah Provinsi Sulut dan para pihak terkait terus berupaya maksimal menurunkan angka prevalensi stunting di daerah berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.
Angka prevalensi stunting Sulawesi Utara berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 naik menjadi 21,3 persen dibandingkan tahun 2022 (Data SSGI) sebesar 20,5 persen.