SITARO (24/3) AntaraSulut - Saling serang terjadi antar dua petinggi Partai Golkar Sitaro Piet Hein Kuera dan Juddy Saerang. Tak terima atas tudingan membawa lari dana saksi pada Pileg 2014, Saerang balik menuding Kuera menikmati sendiri dana bantuan yang diterima Partai Golkar yang bersumber dari APBD.
"Jangan maling teriak maling. Bantuan APBD untuk partai semuanya disikat habis oleh Piet Hein Kuera. Saya juga sudah lapor di Kejati (Sulut)," jawab Saerang saat dimintai tanggapannya terhadap tudingan seputar dana partai yang belum ia pertanggungjawabkan.
Tidak ada informasi lanjut dari Saerang berapa dana bantuan APBD buat Partai Golkar Sitaro yang ia sangkakan dipakai sendiri oleh Kuera. Ia juga tak menyebutkan bantuan parpol tahun berapa yang tidak dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hanya saja ia memastikan bahwa laporannya ke Kejati serius, bukan gertakan.
Menanggapi tudingan dana biaya saksi pada Pileg, Saerang menjawab singkat, "Dapat dipertanggungjawabkan." Tapi menurutnya, soal dana tak ada kaitan dengan Musda karena tidak ada agenda pertanggungjawaban keuangan pada Musda yang akan mereka gelar nantinya.
Piet Hein Kuera adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sitaro masa tugas 2009-2014 dan Saerang dipercayakan sebagai sekretaris. Belakangan keduanya terlibat konflik ditandai pelaporan ke Polres Sangihe oleh Kuera terhadap Saerang atas dugaan penyalahgunaan dana partai.
Konflik antara keduanya berlanjut seiring konflik Partai Golkar di tingkat pusat yang memunculkan dua Munas yang menghasilkan dua kubu. Kuera mengikuti Munas Bali tanpa menyertakan Saerang, dan Saerang menggandeng Wakil Ketua Hibor Sawori mengikuti Munas Ancol.
Setelah kubu Agung Laksono mendapat pengakuan pemerintah, Saerang bermanuver dengan klaim sebagai Plt (Pelaksana tugas) Partai Golkar Sitaro, menyatakan kepengurusan Kuera dibekukan, dan berencana menggelar Musda pada bulan April mendatang.