Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menggandeng sejumlah pihak untuk menekan angka kemiskinan di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.
"Kami terus berkomitmen menekan angka kemiskinan di Sulut dengan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan PT Permodalan Nasional Madani," kata Gubernur Sulut Olly di Manado, Senin.
Dia mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2023, jumlah penduduk miskin sebanyak 189 ribu atau sebesar tujuh persen dari total penduduk Sulut sebanyak 2,67 juta jiwa tersebut.
"Pemprov Sulut mengambil langkah strategis dengan menggandeng sejumlah elemen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan program 'Satu Data Kemiskinan Daerah," sebutnya.
Pemerintah daerah bersama para pihak melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan, pemerataan serta secara paralel melakukan penanganan inflasi dan pengangguran terbuka, katanya.
Dia menambahkan, program ini juga bertautan dengan program Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Tim Penanggulangan Angka Kemiskinan Daerah (TPAKD) dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TLKD)
"Ini nantinya menjangkau kantong-kantong kemiskinan ekstrem di 15 kabupaten dan kota melalui program Satu Data Kemiskinan Ekstrem," katanya menambahkan.
'Satu Data Kemiskinan Ekstrem' tersebut meliputi beberapa indikator seperti Indeks Harga Konsumen, Nilai Tukar Petani, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi.
"Kerjasama dengan para pihak akan terus dioptimalkan melalui pemberian bantuan pada sektor-sektor penggerak ekonomi kerakyatan," ujarnya.
"Kami terus berkomitmen menekan angka kemiskinan di Sulut dengan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan PT Permodalan Nasional Madani," kata Gubernur Sulut Olly di Manado, Senin.
Dia mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2023, jumlah penduduk miskin sebanyak 189 ribu atau sebesar tujuh persen dari total penduduk Sulut sebanyak 2,67 juta jiwa tersebut.
"Pemprov Sulut mengambil langkah strategis dengan menggandeng sejumlah elemen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan program 'Satu Data Kemiskinan Daerah," sebutnya.
Pemerintah daerah bersama para pihak melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan, pemerataan serta secara paralel melakukan penanganan inflasi dan pengangguran terbuka, katanya.
Dia menambahkan, program ini juga bertautan dengan program Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Tim Penanggulangan Angka Kemiskinan Daerah (TPAKD) dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TLKD)
"Ini nantinya menjangkau kantong-kantong kemiskinan ekstrem di 15 kabupaten dan kota melalui program Satu Data Kemiskinan Ekstrem," katanya menambahkan.
'Satu Data Kemiskinan Ekstrem' tersebut meliputi beberapa indikator seperti Indeks Harga Konsumen, Nilai Tukar Petani, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi.
"Kerjasama dengan para pihak akan terus dioptimalkan melalui pemberian bantuan pada sektor-sektor penggerak ekonomi kerakyatan," ujarnya.