Jakarta, 7/3 (Antara) - Direktur Ekskutif Indostrategi Andar Nubowo mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sukses membuat kalangan DPRD DKI Jakarta tampak panik menyoal polemik dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Tampak sekali Ahok berhasil membuat anggota DPRD panik dan meradang. Akhirnya, Ahok diserang dari sudut etika," kata Andar di Jakarta, Jumat (6/3).
        Andar menilai, apabila DPRD DKI Jakarta bisa fokus pada substansi masalah,maka  kemungkinan besar masalah tidak akan besar seperti sekarang ini.
        Menurut Andar, insiden keributan yang terjadi dalam proses mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) terhadap Ahok dengan DPRD DKI Jakarta sebenarnya sebagai upaya Ahok "memancing", siapa sebenarnya aktor di balik "dana siluman" Rp12, 1 triliun. Dalam peristiwa itu, kata Andar, terlihat jelas kepanikan yang sedang meliputi DPRD DKI Jakarta.
        "Kepanikan ini justru menjadi bumerang. Alih-alih ingin menuding Ahok melanggar sisi etika publik, tapi publik justru menilai DPRD melakukan tindakan sarkastik," kata dia.
        Andar menilai saat ini pendekatan hukum harus dilibatkan. KPK dan Kejaksaan Agung harus segera menindaklanjuti laporan dugaan "dana siluman" tersebut, karena pendekatan hukum dinilai akan jauh lebih ampun ketimbang menggunakan pendekatan politik atau etik.***2***
"Tampak sekali Ahok berhasil membuat anggota DPRD panik dan meradang. Akhirnya, Ahok diserang dari sudut etika," kata Andar di Jakarta, Jumat (6/3).
        Andar menilai, apabila DPRD DKI Jakarta bisa fokus pada substansi masalah,maka  kemungkinan besar masalah tidak akan besar seperti sekarang ini.
        Menurut Andar, insiden keributan yang terjadi dalam proses mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) terhadap Ahok dengan DPRD DKI Jakarta sebenarnya sebagai upaya Ahok "memancing", siapa sebenarnya aktor di balik "dana siluman" Rp12, 1 triliun. Dalam peristiwa itu, kata Andar, terlihat jelas kepanikan yang sedang meliputi DPRD DKI Jakarta.
        "Kepanikan ini justru menjadi bumerang. Alih-alih ingin menuding Ahok melanggar sisi etika publik, tapi publik justru menilai DPRD melakukan tindakan sarkastik," kata dia.
        Andar menilai saat ini pendekatan hukum harus dilibatkan. KPK dan Kejaksaan Agung harus segera menindaklanjuti laporan dugaan "dana siluman" tersebut, karena pendekatan hukum dinilai akan jauh lebih ampun ketimbang menggunakan pendekatan politik atau etik.***2***