Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menargetkan empat poin dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Ada empat poin yang akan kita sasar dalam pengendalian inflasi di tahun 2024 ini, yakni evaluasi pelaporan TPID oleh Kemendagri, realisasi anggaran pengendalian inflasi 2023 dan rencana anggaran pengendalian inflasi oleh DJPb Sulut, pendampingan hukum dan penggunaan anggaran pengendalian inflasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulut dan penegakan hukum terkait upaya pengendalian inflasi oleh Satgas Sulut," kata Kepala BI Sulut Andry Prasmuko, pada Capacity Building dan Rapar Koordinasi TPID Provinsi, Kota/Kabupaten se-Sulawesi Utara, di Manado, Rabu.
Dia mengatakan empat topik tersebut dianggap determinan agar mampu mendorong kabupaten/kota untuk dapat memperoleh TPID award.
Katanya, TPID award tidak hanya menjadi prestasi bagi kabupaten/kota, pemenangnya pun akan mendapatkan insentif pada tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk pengendalian inflasi.
Kemudian mengetahui realisasi anggaran pengendalian inflasi yang dilakukan oleh empat kota/kabupaten penerima insentif fiskal tahun 2023, sehingga diharapkan dapat menjadi cerita inspirasi untuk anggota TPID lainnya.
Termasuk pula penggunaan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi di tahun 2024.
Memperkuat pemahaman anggota TPID untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi.
Peran satgas dalam menjaga keterjangkauan harga, termasuk potensi kolaborasi dengan pedagang pasar hingga distributor.
"Kami mengharapkan, capacity building ini dapat memberikan manfaat serta dalam proses pelaksanaannya bisa membuka ruang diskusi sehingga dapat menyusun laporan TPID yang baik, serta dapat menjadi salah satu masukan dalam implementasi program-program pengendalian inflasi unggulan daerah," jelasnya.
Besar harapan, agar capacity building dan rapat koordinasi TPID se-Sulawesi Utara ini dapat menjadi medium kontribusi kita bersama untuk menjaga kestabilan harga di Sulut seraya mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Ada empat poin yang akan kita sasar dalam pengendalian inflasi di tahun 2024 ini, yakni evaluasi pelaporan TPID oleh Kemendagri, realisasi anggaran pengendalian inflasi 2023 dan rencana anggaran pengendalian inflasi oleh DJPb Sulut, pendampingan hukum dan penggunaan anggaran pengendalian inflasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulut dan penegakan hukum terkait upaya pengendalian inflasi oleh Satgas Sulut," kata Kepala BI Sulut Andry Prasmuko, pada Capacity Building dan Rapar Koordinasi TPID Provinsi, Kota/Kabupaten se-Sulawesi Utara, di Manado, Rabu.
Dia mengatakan empat topik tersebut dianggap determinan agar mampu mendorong kabupaten/kota untuk dapat memperoleh TPID award.
Katanya, TPID award tidak hanya menjadi prestasi bagi kabupaten/kota, pemenangnya pun akan mendapatkan insentif pada tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk pengendalian inflasi.
Kemudian mengetahui realisasi anggaran pengendalian inflasi yang dilakukan oleh empat kota/kabupaten penerima insentif fiskal tahun 2023, sehingga diharapkan dapat menjadi cerita inspirasi untuk anggota TPID lainnya.
Termasuk pula penggunaan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi di tahun 2024.
Memperkuat pemahaman anggota TPID untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi.
Peran satgas dalam menjaga keterjangkauan harga, termasuk potensi kolaborasi dengan pedagang pasar hingga distributor.
"Kami mengharapkan, capacity building ini dapat memberikan manfaat serta dalam proses pelaksanaannya bisa membuka ruang diskusi sehingga dapat menyusun laporan TPID yang baik, serta dapat menjadi salah satu masukan dalam implementasi program-program pengendalian inflasi unggulan daerah," jelasnya.
Besar harapan, agar capacity building dan rapat koordinasi TPID se-Sulawesi Utara ini dapat menjadi medium kontribusi kita bersama untuk menjaga kestabilan harga di Sulut seraya mendorong pertumbuhan ekonomi.