Manado, (ANTARA Sulut) - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, fungsi aparatur sebagai public servant yang professional menjadi kurang maksimal apabila tidak dibarengi dengan adanya peningkatan kesejahteraan dari pemerintah.
Wagub Kansil mengatakan hal itu pada saat membuka Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut di ruang Mapaluse Kantor Gubernur (26/2), dikutip Kabag Humas Setda Pemprov Sulut, Drs Jahja Rondonuwu di Manado, Jumat.
Rapat konsolidari tersebut diikuti para Kepala BKD Kabupaten/Kota serta Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian SKPD dilingkungan Pemprov Sulut.
Menurut Wagub Kansil, pemberian kesejahteraan merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia (SDM) yang salah satunya bisa berfungsi meningkatkan kinerja dari pegawai itu sendiri.
Dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan jaminan sosial seperti perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemerintah menjamin kesejahteraan para ASN melalui Badan Pengelola jaminan Sosial (BPJS).
Karena itu Wagub mengajak dengan adanya pemberian kesejahteraan lewat program BPJS, termasuk tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja daerah (TKD0 diharapkan, pegawai harus meningkatkan etos kerja yang baik, budaya santai dan malas-malasan harus di hilangkan, karena bisa berdampag buruk terhadap pelayanan pada masyarakat.
Saya ingin jati diri, moralitas dan etos kerja yang baik serta sarat dengan komitmen integritas dan profesionalisme tinggi dalam mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar di junjung tinggi", ujarnya.
Sementara itu terkait dengan terkuaknya kasus penipuan diduga dilakukan seorang oknum pegawai terhadap penerimaan CPNS jalur honor daerah (honda) kategori dua, dilingkungan Pemprov Sulut, Wagub Kansil meminta agar kasus tersebut segera dituntaskan, karena sudah banyak memakan korban serta ratusan juta telah melayang. Kabag Jaringan Indormasi dan Kesejahteraan Pegawai BKD Sulut, Drs Andra Mawuntu mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk fasilitasi kesejahteraan PNS di pemprov Sulut, sebagai program bagi PNS dalam mempersiapkan masa pension serta untuk mengembangkan sisten informasi kinerja pegawai.
Wagub Kansil mengatakan hal itu pada saat membuka Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut di ruang Mapaluse Kantor Gubernur (26/2), dikutip Kabag Humas Setda Pemprov Sulut, Drs Jahja Rondonuwu di Manado, Jumat.
Rapat konsolidari tersebut diikuti para Kepala BKD Kabupaten/Kota serta Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian SKPD dilingkungan Pemprov Sulut.
Menurut Wagub Kansil, pemberian kesejahteraan merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia (SDM) yang salah satunya bisa berfungsi meningkatkan kinerja dari pegawai itu sendiri.
Dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan jaminan sosial seperti perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemerintah menjamin kesejahteraan para ASN melalui Badan Pengelola jaminan Sosial (BPJS).
Karena itu Wagub mengajak dengan adanya pemberian kesejahteraan lewat program BPJS, termasuk tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja daerah (TKD0 diharapkan, pegawai harus meningkatkan etos kerja yang baik, budaya santai dan malas-malasan harus di hilangkan, karena bisa berdampag buruk terhadap pelayanan pada masyarakat.
Saya ingin jati diri, moralitas dan etos kerja yang baik serta sarat dengan komitmen integritas dan profesionalisme tinggi dalam mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar di junjung tinggi", ujarnya.
Sementara itu terkait dengan terkuaknya kasus penipuan diduga dilakukan seorang oknum pegawai terhadap penerimaan CPNS jalur honor daerah (honda) kategori dua, dilingkungan Pemprov Sulut, Wagub Kansil meminta agar kasus tersebut segera dituntaskan, karena sudah banyak memakan korban serta ratusan juta telah melayang. Kabag Jaringan Indormasi dan Kesejahteraan Pegawai BKD Sulut, Drs Andra Mawuntu mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk fasilitasi kesejahteraan PNS di pemprov Sulut, sebagai program bagi PNS dalam mempersiapkan masa pension serta untuk mengembangkan sisten informasi kinerja pegawai.