Manado (ANTARA) - Komisi IX DPR RI pada kunjungan kerja ke Sulawesi Utara menyebutkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) provinsi tersebut mencapai 95 persen dari jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa.
"Komisi yang membidangi tenaga kerja, pengendalian kependudukan dan kesehatan tersebut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah mencapai cakupan semesta atau Universal Health Coverage dengan capaian kepesertaan JKN minimal 95 persen," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Manado, Jumat.
Capaian UHC ini, menurut dia, harus dibarengi dengan kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain UHC, Komisi 9 juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam percepatan penurunan angka stunting dan mendorong adanya akselerasi yang lebih cepat.
Komisi 9 mencatat, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting Sulut mengalami penurunan signifikan selama empat tahun terakhir dari 25,4 persen pada tahun 2018 menjadi 20,5 persen di tahun 2022.
Namun di sisi lainnya tercatat adanya kenaikan angka stunting di lima kabupaten-kota seperti di Bolaang Mongondow Timur dari angka 24,4 persen di tahun 2021 naik menjadi 30 persen di tahun 2022.
"Kami tentunya sangat berharap dan mendorong adanya percepatan serapan anggaran bantuan operasional keluarga berencana tahun 2003 yang per September 2023 baru terserap kurang lebih 16 persen," ujarnya.
Charles mengatakan, selain stunting dan kesehatan ibu-anak, Komisi 9 juga terus mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memprioritaskan berbagai program strategis kesehatan termasuk pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular.
Selain itu, mendorong program imunisasi anak seperti vaksinasi HPV yang bulan Agustus 2023 dicanangkan sebagai program nasional di Sulawesi Utara.
Dia menambahkan, Komisi 9 juga mendorong upaya pengawasan obat dan makanan diperkuat sehingga tugas negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman bisa dijalankan.
"Komisi 9 DPR-RI RI juga mendukung penuh upaya pemerintah provinsi menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai destinasi medical tourism yang potensinya sangat besar dengan keindahan alam yang dimiliki," katanya.
Dia menambahkan, indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2022 Sulawesi Utara berada pada angka 73,81 dan masuk IPM kategori tertinggi serta di atas IPM nasional yaitu di angka 72,91.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi IX DPR RI sebut cakupan kesehatan semesta Sulut capai 95 persen
"Komisi yang membidangi tenaga kerja, pengendalian kependudukan dan kesehatan tersebut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah mencapai cakupan semesta atau Universal Health Coverage dengan capaian kepesertaan JKN minimal 95 persen," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Manado, Jumat.
Capaian UHC ini, menurut dia, harus dibarengi dengan kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain UHC, Komisi 9 juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam percepatan penurunan angka stunting dan mendorong adanya akselerasi yang lebih cepat.
Komisi 9 mencatat, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting Sulut mengalami penurunan signifikan selama empat tahun terakhir dari 25,4 persen pada tahun 2018 menjadi 20,5 persen di tahun 2022.
Namun di sisi lainnya tercatat adanya kenaikan angka stunting di lima kabupaten-kota seperti di Bolaang Mongondow Timur dari angka 24,4 persen di tahun 2021 naik menjadi 30 persen di tahun 2022.
"Kami tentunya sangat berharap dan mendorong adanya percepatan serapan anggaran bantuan operasional keluarga berencana tahun 2003 yang per September 2023 baru terserap kurang lebih 16 persen," ujarnya.
Charles mengatakan, selain stunting dan kesehatan ibu-anak, Komisi 9 juga terus mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memprioritaskan berbagai program strategis kesehatan termasuk pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular.
Selain itu, mendorong program imunisasi anak seperti vaksinasi HPV yang bulan Agustus 2023 dicanangkan sebagai program nasional di Sulawesi Utara.
Dia menambahkan, Komisi 9 juga mendorong upaya pengawasan obat dan makanan diperkuat sehingga tugas negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman bisa dijalankan.
"Komisi 9 DPR-RI RI juga mendukung penuh upaya pemerintah provinsi menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai destinasi medical tourism yang potensinya sangat besar dengan keindahan alam yang dimiliki," katanya.
Dia menambahkan, indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2022 Sulawesi Utara berada pada angka 73,81 dan masuk IPM kategori tertinggi serta di atas IPM nasional yaitu di angka 72,91.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi IX DPR RI sebut cakupan kesehatan semesta Sulut capai 95 persen