Manado (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dengan tema "Sinergitas Timpora dalam rangka pengawasan orang asing jelang Pemilihan Umum 2024 di Sulut", di Manado, Selasa.
Kepala Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun mengatakan pentingnya pelaksanaan rapat ini guna menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa proses Pemilihan Umum tahun 2024 berjalan dengan lancar.
Dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, kita tidak dapat mengabaikan keberadaan orang asing yang mungkin terlibat dalam aktivitas politik.
"Oleh karena itu, pengawasan terhadap kehadiran dan partisipasi mereka perlu diperketat, bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan untuk menjaga keadilan dan keabsahan suara rakyat," katanya saat membuka kegiatan itu.
Melalui rapat Timpora ini, ia berharap Instansi pemerintah di wilayah Sulut dapat saling berkoordinasi, mengumpulkan informasi serta melakukan pertukaran Informasi khususnya terkait keamanan dan pengamanan keberadaan dan kegiatan orang asing secara berjenjang.
Sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran keimigrasian atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh orang asing khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulut.
Pada Saat itu Ronald Lumbuun didampingi sejumlah pimpinan tinggi instansi itu antara lain Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkumham Sulut gelar rapat Timpora jelang pemilu
Kepala Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun mengatakan pentingnya pelaksanaan rapat ini guna menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa proses Pemilihan Umum tahun 2024 berjalan dengan lancar.
Dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, kita tidak dapat mengabaikan keberadaan orang asing yang mungkin terlibat dalam aktivitas politik.
"Oleh karena itu, pengawasan terhadap kehadiran dan partisipasi mereka perlu diperketat, bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan untuk menjaga keadilan dan keabsahan suara rakyat," katanya saat membuka kegiatan itu.
Melalui rapat Timpora ini, ia berharap Instansi pemerintah di wilayah Sulut dapat saling berkoordinasi, mengumpulkan informasi serta melakukan pertukaran Informasi khususnya terkait keamanan dan pengamanan keberadaan dan kegiatan orang asing secara berjenjang.
Sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran keimigrasian atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh orang asing khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulut.
Pada Saat itu Ronald Lumbuun didampingi sejumlah pimpinan tinggi instansi itu antara lain Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkumham Sulut gelar rapat Timpora jelang pemilu