Manado (ANTARA) -
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara(Sulut) memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien.
"Rapat SPIP perlu dilaksanakan secara rutin dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern baik itu di tingkat KPU provinsi maupun di KPU kabupaten/kota se-Sulut," sebut Ketua Satgas SPIP yang juga Sekretaris KPU Sulut, Lucky F. Majanto di Manado, Selasa.
Dia pun berharap aplikasi e-SPIP yang baru saja diluncurkan dapat digunakan secara maksimal dan semua laporan bisa rampung 100 persen.
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, kata dia, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Secara spesifik di lingkungan KPU, lanjut dia, terdapat Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
"PKPU ini menggantikan PKPU Nomor 17 Tahun 2012," sebutnya.
Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tersebut, diatur bahwa Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP.
"Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, ketua dibantu anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan dalam pengendalian SPIP dengan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan SPIP.
Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penyelenggaraan/implementasi SPIP di KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
Rapat yang dihadiri Pengarah dan Tim Kerja Satgas SPIP ini membahas program penyelenggaraan SPIP dari masing-masing tim kerja, serta penilaian substansi kartu kendali SPIP dan pengiriman kartu kendali pada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melalui aplikasi e-SPIP.
Rapat dibuka oleh Plh. Ketua KPU Sulut, Lanny Ointu didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon dan Sekretaris KPU Sulut, Lucky F. Majanto.