Manado (ANTARA) -
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara (Sulut) memaksimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna menekan angka stunting menjadi sebesar 14 persen pada tahun 2024.
"Di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 7.044 orang yang tergabung dalam TPK," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano T Tandaju di Manado, Jumat.
Pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data keluarga berisiko stunting, kata dia, adalah proses membandingkan antara data hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya dengan kondisi terkini di lapangan, untuk kemudian dimutakhirkan sesuai kondisi terkini.
"Perlu kerja keras dan kerja cerdas dalam rangka memerdekakan generasi penerus bangsa dari stunting," ujarnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut sebesar 20,5 persen, dengan angka prevalensi tertinggi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30 persen dan terendah di Kota Tomohon 13,7 persen.
"Tim ini diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai bagian dari bagaimana mencapai target di tahun 2024 yaitu angka stunting menjadi 14 persen," ujarnya.
BKKBN Provinsi Sulut menggelar Lokakarya Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting bagi pengelola data dan PKB/PLKB se-Sulawesi Utara.
"Kami berharap melalui kegiatan workshop ini akan meningkatkan kompetensi para peserta pengelola data dan informasi di kabupaten dan kota dan juga para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang wilayahnya menjadi lokus, sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting dilaksanakan secara berjenjang baik di tingkat kabupaten dan kota sampai ke kecamatan," ujarnya.