Manado, (ANTARA Sulut) - Bank Indonesia(BI) meminta bank perkreditan rakyat (BPR) yang beraktivitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah harus siap sebelum pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang semakin dekat.
"BPR yang tidak siap, bisa tergilas, karena itu berbagai hal terkait manajemen dan operasional harus mulai dipersiapkan dan dimatangkan mulai dari sekarang agar mampu bersaing," kata Deputi BI Perwakilan Sulut, Dudung Setyadi di Manado, Sabtu.
Pasar bebas Asean yang akan mulai jalan di akhir tahun ini, kata Dudung membuat dunia perbankan harus siap.
"Oleh karena itu, sejak saat ini harus terus diperkuat baik pelayanan dan inovasi perbankan lainnya," jelasnya.
Namun, pihaknya yakin BPR akan selalu siap dengan memahami benar, tujuan awal pendirian BPR di Indonesia yakni mampu menjangkau masyarakat di pedesaan, karena di kota telah menjadi porsi bank umum.
"Saya yakin BPR akan bertahan meskipun pasar bebas Asean nanti," katanya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulut, Gorontalo dan Maluku Utara Purnama Jaya mengatakan berbagai tantangan dan peluang tentunya akan muncul di era perekonomian baru ini.
Memang, kata dia, sebagian pihak mengkhawatirkan hadirnya kesepakatan MEA 2015 sebagai sebuah ancaman karena pasar potensial domestik akan diambil oleh pesaing dari negara lain.
"Kekhawatiran tersebut tidak penting jika kita mampu menunjukkan daya saing yang tinggi," kata Purnama.
Kita memerlukan arah baru pengembangan perbankan yang lebih kompetitif dan kontributif.
"BPR yang tidak siap, bisa tergilas, karena itu berbagai hal terkait manajemen dan operasional harus mulai dipersiapkan dan dimatangkan mulai dari sekarang agar mampu bersaing," kata Deputi BI Perwakilan Sulut, Dudung Setyadi di Manado, Sabtu.
Pasar bebas Asean yang akan mulai jalan di akhir tahun ini, kata Dudung membuat dunia perbankan harus siap.
"Oleh karena itu, sejak saat ini harus terus diperkuat baik pelayanan dan inovasi perbankan lainnya," jelasnya.
Namun, pihaknya yakin BPR akan selalu siap dengan memahami benar, tujuan awal pendirian BPR di Indonesia yakni mampu menjangkau masyarakat di pedesaan, karena di kota telah menjadi porsi bank umum.
"Saya yakin BPR akan bertahan meskipun pasar bebas Asean nanti," katanya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulut, Gorontalo dan Maluku Utara Purnama Jaya mengatakan berbagai tantangan dan peluang tentunya akan muncul di era perekonomian baru ini.
Memang, kata dia, sebagian pihak mengkhawatirkan hadirnya kesepakatan MEA 2015 sebagai sebuah ancaman karena pasar potensial domestik akan diambil oleh pesaing dari negara lain.
"Kekhawatiran tersebut tidak penting jika kita mampu menunjukkan daya saing yang tinggi," kata Purnama.
Kita memerlukan arah baru pengembangan perbankan yang lebih kompetitif dan kontributif.