Bolaang Mongondow, Sulut (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyebutkan operasional Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam waktu dekat akan menjaga cadangan pangan di provinsi tersebut.
"Ini adalah bagian dari langkah pemerintah daerah dalam penanganan cadangan pangan agar tidak berkurang di musim kemarau," kata Gubernur di Manado, Sulut, Selasa.
Dia berharap Bendungan Lolak dapat diresmikan dalam waktu dekat sehingga bisa menjadi langkah antisipasi musim kering tahun ini.
Makanya, kata Gubernur ke-12 Sulawesi Utara tersebut, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam pembayaran ganti rugi tanaman.
"Masyarakat harus mendukung, jangan karena hanya kepentingan sepihak operasional bendungan ini menjadi terhambat, masyarakat harus dukung," ajaknya.
Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar lebih untuk pembayaran ganti rugi tanaman di lahan yang ada di sekitar Bendungan Lolak.
"Jadi, sudah diverifikasi untuk pembayaran ganti rugi, jangan setelah diverifikasi, muncul lagi. Operasional Bendungan Lolak sangat dibutuhkan," kata Gubernur Olly.
Manakala bendungan tersebut sudah dioperasionalkan, itu menjadi langkah pemerintah menjaga dampak El Nino supaya sawah tidak kekeringan.
"Operasional Bendungan Lolak bisa mengairi ribuan hektare sawah. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Operasional Bendungan Lolak sedikit terhambat setelah lahan hutan produksi terbatas (HPT) yang dibudidayakan masyarakat berbuntut menjadi persoalan.
Tim kemudian melakukan penanganan dampak sosial lahan HPT Bendungan Lolak melalui inventarisasi, verifikasi, dan validasi.
Sebanyak 54 bidang dengan jumlah penggarap 42 orang diputuskan untuk diusulkan menerima uang ganti rugi kepada Gubernur.
"Ini adalah bagian dari langkah pemerintah daerah dalam penanganan cadangan pangan agar tidak berkurang di musim kemarau," kata Gubernur di Manado, Sulut, Selasa.
Dia berharap Bendungan Lolak dapat diresmikan dalam waktu dekat sehingga bisa menjadi langkah antisipasi musim kering tahun ini.
Makanya, kata Gubernur ke-12 Sulawesi Utara tersebut, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam pembayaran ganti rugi tanaman.
"Masyarakat harus mendukung, jangan karena hanya kepentingan sepihak operasional bendungan ini menjadi terhambat, masyarakat harus dukung," ajaknya.
Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar lebih untuk pembayaran ganti rugi tanaman di lahan yang ada di sekitar Bendungan Lolak.
"Jadi, sudah diverifikasi untuk pembayaran ganti rugi, jangan setelah diverifikasi, muncul lagi. Operasional Bendungan Lolak sangat dibutuhkan," kata Gubernur Olly.
Manakala bendungan tersebut sudah dioperasionalkan, itu menjadi langkah pemerintah menjaga dampak El Nino supaya sawah tidak kekeringan.
"Operasional Bendungan Lolak bisa mengairi ribuan hektare sawah. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Operasional Bendungan Lolak sedikit terhambat setelah lahan hutan produksi terbatas (HPT) yang dibudidayakan masyarakat berbuntut menjadi persoalan.
Tim kemudian melakukan penanganan dampak sosial lahan HPT Bendungan Lolak melalui inventarisasi, verifikasi, dan validasi.
Sebanyak 54 bidang dengan jumlah penggarap 42 orang diputuskan untuk diusulkan menerima uang ganti rugi kepada Gubernur.