Manado (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara berkoordinasi terkait dengan persiapan Pemilu 2024.
"Kunjungan kami untuk melakukan koordinasi persiapan Pemilu 2024 terutama bagi tahanan lapas yang juga mempunyai hak untuk memilih, begitu juga dengan lokasi khusus rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan," kata Ketua KPU Sulut Kenly Poluan di Manado, Selasa.
Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, memaparkan data pemilih dan jumlah TPS khusus serta kondisi jika pemilih berpindah tempat dan dampaknya terhadap jumlah surat suara yang akan diterima.
"Bagi kami hak para tahanan untuk memilih itu penting terlebih proses ini sangat dinamis karena sering terjadi perpindahan tahanan,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola berharap partisipasi masyarakat khususnya para tahanan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Umbola mengatakan, tahapan pemilu yang sementara dilaksanakan KPU yaitu penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon anggota DPRD Provinsi dan bakal calon anggota DPD.
"Kami memohon Kemenkumham Sulut bisa berpartisipasi jika terdapat tanggapan masyarakat terhadap bakal calon anggota DPRD atau DPD yang merupakan mantan terpidana,” harap Umbola.
Pada pertemuan tersebut juga membahas mengenai tahanan yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana yang di atur pada Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 dan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut Ronald Lumbuun, menjelaskan perpindahan tahanan disebabkan karena kebijakan yang perlu dilakukan seperti redistribusi tahanan untuk meminimalisasi resiko yang dapat terjadi.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut dari Sekretariat KPU Sulut antara lain Pejabat Fungsional Ahli Madya Raymond Mamahit, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Christie Talumewo.
"Kunjungan kami untuk melakukan koordinasi persiapan Pemilu 2024 terutama bagi tahanan lapas yang juga mempunyai hak untuk memilih, begitu juga dengan lokasi khusus rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan," kata Ketua KPU Sulut Kenly Poluan di Manado, Selasa.
Anggota KPU Sulut Lanny Ointu, memaparkan data pemilih dan jumlah TPS khusus serta kondisi jika pemilih berpindah tempat dan dampaknya terhadap jumlah surat suara yang akan diterima.
"Bagi kami hak para tahanan untuk memilih itu penting terlebih proses ini sangat dinamis karena sering terjadi perpindahan tahanan,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola berharap partisipasi masyarakat khususnya para tahanan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Umbola mengatakan, tahapan pemilu yang sementara dilaksanakan KPU yaitu penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon anggota DPRD Provinsi dan bakal calon anggota DPD.
"Kami memohon Kemenkumham Sulut bisa berpartisipasi jika terdapat tanggapan masyarakat terhadap bakal calon anggota DPRD atau DPD yang merupakan mantan terpidana,” harap Umbola.
Pada pertemuan tersebut juga membahas mengenai tahanan yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana yang di atur pada Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 dan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut Ronald Lumbuun, menjelaskan perpindahan tahanan disebabkan karena kebijakan yang perlu dilakukan seperti redistribusi tahanan untuk meminimalisasi resiko yang dapat terjadi.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut dari Sekretariat KPU Sulut antara lain Pejabat Fungsional Ahli Madya Raymond Mamahit, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Christie Talumewo.