Manado (ANTARA) - Ketua komisi IV DPRD Manado, Lily Walandha, mengingatkan dinas sosial (Dinsos) setempat supaya jangan hanya sekadar mendata masyarakat miskin, namun harus ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan, karena yang dibutuhkan warga adalah sentuhan langsung.
"Jangan hanya mendata saja, karena sudah berkali-kali pendataan dilakukan, namun yang penting adalah tindakan apa yang akan dilakukan dan bantuan seperti apa yang diberikan kepada warga miskin di Manado," kata Walandha, saat menggelar dialog dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Bumi Nyiur, di masa reses kedua DPRD Manado, Kamis malam.
Walandha juga mengingatkan pemerintah terutama lurah, agar tidak pilih warna dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi, terutama bantuan untuk yang tertimpa duka, seperti peti mati dan lainnya, karena semuanya warga Manado.
Dalam dialog itu, Walandha menerima aspirasi antara lain, permintaan masyarakat soal tangga di salah satu lingkungan di Bumi Nyiur, yang sudah sudah rusak, padahal merupakan jalan umum paling banyak digunakan, namun belum diperbaiki, padahal sudah diukur. Apalagi sudah ada korban jatuh sehingga dia minta agar Dinas Perkim segera menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
Aspirasi lain yang masuk adalah tentang selokan yang tidak bisa menampung air banyak, sehingga meluber dan masuk ke rumah warga bahkan menjadi banjir lokal, serta permintaan bantuan untuk salah satu warga disabilitas yang bernama Serly yang bisu dan sudah Lansia, tetapi harus mengurus adiknya yang sakit dan terbaring tak berdaya di tempat tidur.
Masalah lain dikeluhkan warga adalah tentang kinerja BPJS kesehatan, karena ada salah satu warga mengeluh, sebab cucunya harus masuk rumah sakit Advent. Saat di rumah sakit diwajibkan menyelesaikan selisih bayar sekitar Rp200 ribu, baru dilayani selama lima hari. Anehnya saat akan keluar, malah dijadikan pasien umum dan diwajibkan membayar hampir Rp3 juta. Warga minta agar hal itu disampaikan kepada BPJS kesehatan.
Menyikapi apa yang disampaikan warga itu, Walandha menegaskan akan mengundang BPJS kesehatan untuk mempertanyakan hal itu. Selain itu, mengatakan, sebenarnya jika dibuat perbandingan dengan program universal coverage (UC) yang pernah dibuat pemerintah Manado, masih lebih bermanfaat program UC.
"Karena, asalkan memegang KTP Manado, maka semua warga Manado tanpa peduli miskin atau kaya dapat layanan gratis dan dalam setahun DPRD dan pemerintah menganggarkan Rp30 miliar untuk program itu, sehingga warga tercover," katanya.
Mengenai nasib warga Lansia disabilitas bernama Serly yang tak pernah dapat bantuan, langsung disampaikan kepada dinas sosial, namun dia menyesalkan tak ada informasi masuk, padahal partai demokrat selalu melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga yang membutuhkan.
"Kami minta warga yang sering kesulitan secara ekonomi agar memberikan informasi langsung pada kami, agar bantuan dari demokrat bisa diberikan juga," katanya.
Berbagai aspirasi yang masuk langsung ditindaklanjuti, dan Walandha menegaskan, jika usulan itu membutuhkan anggaran yang tidak terlalu besar, sudah disampaikan ke PU yang punya dana swakelola untuk langsung memperbaikinya.
"Sedangkan yang memerlukan anggaran besar, akan dimasukkan dalam APBD induk 2024 nanti, termasuk juga berbagai kebutuhan sosial kemasyarakatan lainnya," katanya.
Usai bertemu warga dan menggelar dialog di wilayah itu, Walandha menjamu warga dengan makan malam.
"Jangan hanya mendata saja, karena sudah berkali-kali pendataan dilakukan, namun yang penting adalah tindakan apa yang akan dilakukan dan bantuan seperti apa yang diberikan kepada warga miskin di Manado," kata Walandha, saat menggelar dialog dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Bumi Nyiur, di masa reses kedua DPRD Manado, Kamis malam.
Walandha juga mengingatkan pemerintah terutama lurah, agar tidak pilih warna dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi, terutama bantuan untuk yang tertimpa duka, seperti peti mati dan lainnya, karena semuanya warga Manado.
Dalam dialog itu, Walandha menerima aspirasi antara lain, permintaan masyarakat soal tangga di salah satu lingkungan di Bumi Nyiur, yang sudah sudah rusak, padahal merupakan jalan umum paling banyak digunakan, namun belum diperbaiki, padahal sudah diukur. Apalagi sudah ada korban jatuh sehingga dia minta agar Dinas Perkim segera menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
Aspirasi lain yang masuk adalah tentang selokan yang tidak bisa menampung air banyak, sehingga meluber dan masuk ke rumah warga bahkan menjadi banjir lokal, serta permintaan bantuan untuk salah satu warga disabilitas yang bernama Serly yang bisu dan sudah Lansia, tetapi harus mengurus adiknya yang sakit dan terbaring tak berdaya di tempat tidur.
Masalah lain dikeluhkan warga adalah tentang kinerja BPJS kesehatan, karena ada salah satu warga mengeluh, sebab cucunya harus masuk rumah sakit Advent. Saat di rumah sakit diwajibkan menyelesaikan selisih bayar sekitar Rp200 ribu, baru dilayani selama lima hari. Anehnya saat akan keluar, malah dijadikan pasien umum dan diwajibkan membayar hampir Rp3 juta. Warga minta agar hal itu disampaikan kepada BPJS kesehatan.
Menyikapi apa yang disampaikan warga itu, Walandha menegaskan akan mengundang BPJS kesehatan untuk mempertanyakan hal itu. Selain itu, mengatakan, sebenarnya jika dibuat perbandingan dengan program universal coverage (UC) yang pernah dibuat pemerintah Manado, masih lebih bermanfaat program UC.
"Karena, asalkan memegang KTP Manado, maka semua warga Manado tanpa peduli miskin atau kaya dapat layanan gratis dan dalam setahun DPRD dan pemerintah menganggarkan Rp30 miliar untuk program itu, sehingga warga tercover," katanya.
Mengenai nasib warga Lansia disabilitas bernama Serly yang tak pernah dapat bantuan, langsung disampaikan kepada dinas sosial, namun dia menyesalkan tak ada informasi masuk, padahal partai demokrat selalu melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga yang membutuhkan.
"Kami minta warga yang sering kesulitan secara ekonomi agar memberikan informasi langsung pada kami, agar bantuan dari demokrat bisa diberikan juga," katanya.
Berbagai aspirasi yang masuk langsung ditindaklanjuti, dan Walandha menegaskan, jika usulan itu membutuhkan anggaran yang tidak terlalu besar, sudah disampaikan ke PU yang punya dana swakelola untuk langsung memperbaikinya.
"Sedangkan yang memerlukan anggaran besar, akan dimasukkan dalam APBD induk 2024 nanti, termasuk juga berbagai kebutuhan sosial kemasyarakatan lainnya," katanya.
Usai bertemu warga dan menggelar dialog di wilayah itu, Walandha menjamu warga dengan makan malam.