(LIPUTAN KHUSUS)
Manado, (ANTARA Sulut) - Dalam selang waktu tiga bulan semenjak dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, Sulawesi Utara, menggelar berbagai kegiatan mulai dari rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2014, hingga menerima kunjungan kerja dari DPRD daerah lain.
"Kami melakukan banyak kegiatan semenjak dilantik, mulai dari orientasi tugas kedinasan, ikut bimbingan teknis sampai melakukan konsultasi, kunker dan menerima DPRD daerah lain," kata Ketua DPRD Manado, Nortje Heni Van Bone.
Salah satu paripurna yang digelar DPRD Manado adalah penetapan APBD perubahan 2014 kota Manado yang dipimpin ketua DPRD Manado.
"Pembahasan dilakukan selama tiga hari, bersama 144 satuan kerja perangkat daerah menyepakati perubahan APBD yang diajukan pemerintah," katanya.
Van Bone mengatakan, rapat paripurna yang digelar merupakan pembicaraan tingkat dua yang berisikan laporan hasil pembicaraan dan pembahasan perubahan APBD 2014 serta berisikan laporan panitia khusus yang dibacakan ketuanya Markho Tampi.
Ketua Panitia Khusus Markho Tampi menyampaikan, pembahasan sudah dilakukan melewati berbagai adu pendapat dan argumentasi antara para anggota.
"Akhirnya kami sampai pada kesimpulan, dan memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap rancangan Peraturan daerah, APBD Perubahan 2014 dan setuju melakukan perubahan," kata Markho.
Markho mengatakan, Panitia khusus setuju dengan kenaikan yang diusulkan pemerintah sehingga dari Rp1,3 triliun naik menjadi sekitar Rp1,5 triliun.
"Pansus memberikan penghargaan yang tinggi kepada
Pemerintah Kota Manado, yang menyediakan anggaran bagi korban bencana banjir sebesar Rp36 miliar bagi 10 ribu rumah, dan diharapkan dapat disalurkan dengan baik," katanya.
Selain itu, menurut Markho DPRD, untuk pembangunan berbasis lingkungan, yang dananya dianggarkan maka harus diperhatikan dengan baik, dan dilaksanakan dengan dengan baik pula.
"Selain itu, dana untuk kegiatan pro kamling, juga sudah dianggarkan dalam perubahan, untuk keamanan dan pembelian kendaraan operasional patroli, maka kami ingatkan dijalankan dengan baik," katanya.
Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan pimpinan DPRD dengan wali kota Manado, untuk dijadikan Peraturan Daerah yang dapat dilaksanakan," katanya.
Selain paripurna, DPRD Manado juga menerima Kunker dari daerah lain, yakni Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk belajar berbagai hal yang berhubungan dengan tugas kedinasa wakil rakyat.
"Maksud kedatangan kami ke Manado untuk mendapatkan informasi tentang strategi DPRD Manado, dalam mendorong pengembangan budidaya ikan konsumsi dari segi sarana dan prasarana," kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurahman, di Manado, Senin.
Abdurahman juga menanyakan tentang tantangan yang dihadapi. Para pelaut dan petani dalam pengembangan budidaya ikan konsumsi.
"Kira-kira seperti apa kiat yang dilakukan oleh DPRD Manado dan Dinas Kelautan dan Perikanan Manado, dalam menghadapi petani budidaya ikan darat tentang. Harga ikan yang mahal dan upaya dalam menjaga ketersediaan bahan bakunya," kata Abdurahman.
Bobby Daud anggota DPRD Manado yang menerima para legislator tersebut, mengatakan dalam hal mendorong pengembangan budidaya ikan konsumsi dari segi sarana prasara, bersama dengan Dinas Kelautan Perikanan, melakukan pembahasan terkait anggaran.
"Semua yang berhubungan dengan penganggaran untuk perikanan budidaya dan turun lapangan bersama dengan kelompok nelayanan pembudidaya," katanya.
Mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi adalah permodalan, sebab dana yang dikucurkan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dari APBN dan APBD yang disalurkan kepada pembudidaya ikan dalam bentuk kelompok belum memadai.
"Karena itu kiat yang kami lakukan adalah memanggil pengusaha pakan dengan Dinas keluatan dan Perikanan sebagai fasilitator untuk agar bisa membantu petani budidaya ikan dan ketersediaan bahan baku tetap stabil," katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Manado, Meisje Wollah mengatakan, dari pemerintah sebagai model pembinaan adalah memberikan pelantihan bagi kelompok nelayan, memonitor kegiatan, lalu memberikan bantuan permodalan.
"Mengenai pemasaran, kami lakukan melalui pertemuan dan pengusaha restoran dan pasar swalayan maupun tradisional menjadi mitra DKP, sehingga berlangsung secara terus menerus, serta berkoordinasi dengan kementerian terkait pemberdayaan petani pembudidaya," katanya.
Manado, (ANTARA Sulut) - Dalam selang waktu tiga bulan semenjak dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, Sulawesi Utara, menggelar berbagai kegiatan mulai dari rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2014, hingga menerima kunjungan kerja dari DPRD daerah lain.
"Kami melakukan banyak kegiatan semenjak dilantik, mulai dari orientasi tugas kedinasan, ikut bimbingan teknis sampai melakukan konsultasi, kunker dan menerima DPRD daerah lain," kata Ketua DPRD Manado, Nortje Heni Van Bone.
Salah satu paripurna yang digelar DPRD Manado adalah penetapan APBD perubahan 2014 kota Manado yang dipimpin ketua DPRD Manado.
"Pembahasan dilakukan selama tiga hari, bersama 144 satuan kerja perangkat daerah menyepakati perubahan APBD yang diajukan pemerintah," katanya.
Van Bone mengatakan, rapat paripurna yang digelar merupakan pembicaraan tingkat dua yang berisikan laporan hasil pembicaraan dan pembahasan perubahan APBD 2014 serta berisikan laporan panitia khusus yang dibacakan ketuanya Markho Tampi.
Ketua Panitia Khusus Markho Tampi menyampaikan, pembahasan sudah dilakukan melewati berbagai adu pendapat dan argumentasi antara para anggota.
"Akhirnya kami sampai pada kesimpulan, dan memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap rancangan Peraturan daerah, APBD Perubahan 2014 dan setuju melakukan perubahan," kata Markho.
Markho mengatakan, Panitia khusus setuju dengan kenaikan yang diusulkan pemerintah sehingga dari Rp1,3 triliun naik menjadi sekitar Rp1,5 triliun.
"Pansus memberikan penghargaan yang tinggi kepada
Pemerintah Kota Manado, yang menyediakan anggaran bagi korban bencana banjir sebesar Rp36 miliar bagi 10 ribu rumah, dan diharapkan dapat disalurkan dengan baik," katanya.
Selain itu, menurut Markho DPRD, untuk pembangunan berbasis lingkungan, yang dananya dianggarkan maka harus diperhatikan dengan baik, dan dilaksanakan dengan dengan baik pula.
"Selain itu, dana untuk kegiatan pro kamling, juga sudah dianggarkan dalam perubahan, untuk keamanan dan pembelian kendaraan operasional patroli, maka kami ingatkan dijalankan dengan baik," katanya.
Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan pimpinan DPRD dengan wali kota Manado, untuk dijadikan Peraturan Daerah yang dapat dilaksanakan," katanya.
Selain paripurna, DPRD Manado juga menerima Kunker dari daerah lain, yakni Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk belajar berbagai hal yang berhubungan dengan tugas kedinasa wakil rakyat.
"Maksud kedatangan kami ke Manado untuk mendapatkan informasi tentang strategi DPRD Manado, dalam mendorong pengembangan budidaya ikan konsumsi dari segi sarana dan prasarana," kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurahman, di Manado, Senin.
Abdurahman juga menanyakan tentang tantangan yang dihadapi. Para pelaut dan petani dalam pengembangan budidaya ikan konsumsi.
"Kira-kira seperti apa kiat yang dilakukan oleh DPRD Manado dan Dinas Kelautan dan Perikanan Manado, dalam menghadapi petani budidaya ikan darat tentang. Harga ikan yang mahal dan upaya dalam menjaga ketersediaan bahan bakunya," kata Abdurahman.
Bobby Daud anggota DPRD Manado yang menerima para legislator tersebut, mengatakan dalam hal mendorong pengembangan budidaya ikan konsumsi dari segi sarana prasara, bersama dengan Dinas Kelautan Perikanan, melakukan pembahasan terkait anggaran.
"Semua yang berhubungan dengan penganggaran untuk perikanan budidaya dan turun lapangan bersama dengan kelompok nelayanan pembudidaya," katanya.
Mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi adalah permodalan, sebab dana yang dikucurkan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dari APBN dan APBD yang disalurkan kepada pembudidaya ikan dalam bentuk kelompok belum memadai.
"Karena itu kiat yang kami lakukan adalah memanggil pengusaha pakan dengan Dinas keluatan dan Perikanan sebagai fasilitator untuk agar bisa membantu petani budidaya ikan dan ketersediaan bahan baku tetap stabil," katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Manado, Meisje Wollah mengatakan, dari pemerintah sebagai model pembinaan adalah memberikan pelantihan bagi kelompok nelayan, memonitor kegiatan, lalu memberikan bantuan permodalan.
"Mengenai pemasaran, kami lakukan melalui pertemuan dan pengusaha restoran dan pasar swalayan maupun tradisional menjadi mitra DKP, sehingga berlangsung secara terus menerus, serta berkoordinasi dengan kementerian terkait pemberdayaan petani pembudidaya," katanya.