Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw bertemu dengan Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, John Tjahjanto Boestami bersama sejumlah pejabat kedutaan membahas perdagangan langsung dari Sulut ke negara tersebut, Senin.
"Masalah ekspor impor, ternyata banyak regulasi yang tidak sejalan dengan kebijakan daerah. Pak Presiden mendorong ekspor atau substitusi ekspor, tetapi di lapangan banyak aturan terutama aturan Kementerian Perdagangan hanya boleh tiga Kota Surabaya, Jakarta dan Medan," kata Kandouw dalam rilis yang diterima di Manado.
Dapat dibayangkan, kata dia, petani walet harus kirim dulu ke Jakarta meskipun sudah ada penerbangan langsung, dan banyak lagi regulasi yang ternyata menghalangi peningkatan ekspor-impor.
Padahal kata dia, secara de facto untuk ke Jepang Sulut paling dekat, akan tetapi barang-barang harus ke Makassar, ke Jakarta terlebih dulu, begitu juga untuk impor harus ke Surabaya dulu baru ke Indonesia Timur.
"Itu temuan kita di lapangan, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan," kata Wagub Sulut dua periode tersebut.
Sulut, kata dia, terkenal dengan hasil komoditas pertanian dan perikanan yang produksinya sudah merambah sejumlah negara di dunia.
"Jika regulasi mendukung tentunya arus ekspor impor dari Sulut ke Jepang dan sebaliknya bakal semakin meningkat," katanya optimistis.
Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, neraca perdagangan Sulut pada Mei 2023 mengalami surplus sebesar 35,15 juta dollar AS.
Sementara, komoditas ekspor nonmigas terbesar pada Mei 2023 masih didominasi lemak dan minyak hewani/nabati, senilai US$ 31,54 juta atau 54,25 persen dari total ekspor.
Sedangkan untuk komoditas impor terbesar adalah bahan bakar mineral, senilai US$ 12,80 juta atau 55,67 persen dari total impor.
Pada pertemuan itu, Wagub Steven juga menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk memperhatikan keberadaan warga Sulut di Jepang agar seluruhnya bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
"Sebagai laporan, kita di Sulut juga termasuk dalam pengelolaan tenaga kerja specified skilled workers terutama tenaga kerja di bidang pertanian. Pemprov Sulut punya SMK pertanian dan tahun ini lulusannya semua diterima untuk kerja di Jepang, mudah-mudahan semakin hari semakin maju," kata Kandouw.
Turut hadir dalam pertemuan ini Sekretaris TP-PKK Sulut yang juga Kadis P3AD Kartika Devi Kandouw-Tanos, Wakil Bupati Minut Kevin Lotulung dan Kadiskominfo Sulut Evans Steven Liow.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wagub Sulut temui Wakil Dubes bahas perdagangan langsung Sulut-Jepang
"Masalah ekspor impor, ternyata banyak regulasi yang tidak sejalan dengan kebijakan daerah. Pak Presiden mendorong ekspor atau substitusi ekspor, tetapi di lapangan banyak aturan terutama aturan Kementerian Perdagangan hanya boleh tiga Kota Surabaya, Jakarta dan Medan," kata Kandouw dalam rilis yang diterima di Manado.
Dapat dibayangkan, kata dia, petani walet harus kirim dulu ke Jakarta meskipun sudah ada penerbangan langsung, dan banyak lagi regulasi yang ternyata menghalangi peningkatan ekspor-impor.
Padahal kata dia, secara de facto untuk ke Jepang Sulut paling dekat, akan tetapi barang-barang harus ke Makassar, ke Jakarta terlebih dulu, begitu juga untuk impor harus ke Surabaya dulu baru ke Indonesia Timur.
"Itu temuan kita di lapangan, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan," kata Wagub Sulut dua periode tersebut.
Sulut, kata dia, terkenal dengan hasil komoditas pertanian dan perikanan yang produksinya sudah merambah sejumlah negara di dunia.
"Jika regulasi mendukung tentunya arus ekspor impor dari Sulut ke Jepang dan sebaliknya bakal semakin meningkat," katanya optimistis.
Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, neraca perdagangan Sulut pada Mei 2023 mengalami surplus sebesar 35,15 juta dollar AS.
Sementara, komoditas ekspor nonmigas terbesar pada Mei 2023 masih didominasi lemak dan minyak hewani/nabati, senilai US$ 31,54 juta atau 54,25 persen dari total ekspor.
Sedangkan untuk komoditas impor terbesar adalah bahan bakar mineral, senilai US$ 12,80 juta atau 55,67 persen dari total impor.
Pada pertemuan itu, Wagub Steven juga menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk memperhatikan keberadaan warga Sulut di Jepang agar seluruhnya bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
"Sebagai laporan, kita di Sulut juga termasuk dalam pengelolaan tenaga kerja specified skilled workers terutama tenaga kerja di bidang pertanian. Pemprov Sulut punya SMK pertanian dan tahun ini lulusannya semua diterima untuk kerja di Jepang, mudah-mudahan semakin hari semakin maju," kata Kandouw.
Turut hadir dalam pertemuan ini Sekretaris TP-PKK Sulut yang juga Kadis P3AD Kartika Devi Kandouw-Tanos, Wakil Bupati Minut Kevin Lotulung dan Kadiskominfo Sulut Evans Steven Liow.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wagub Sulut temui Wakil Dubes bahas perdagangan langsung Sulut-Jepang