Minahasa Utara, 27/11 (Antara Sulut) - Asisten I Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Ronny Siwi mengatakan, anggaran pembebasan lahan tol di daerah tersebut tersisa Rp29 miliar.
"Kita lagi menyelesaikan sisa-sisa tunggakan kerja di kilometer 0-12 km," ujar Ronny Siwi di Minahasa Utara, Kamis.
Dia berharap pekan depan pembebasan lahan tol tuntas.
"Kita mempercepat penyelesaian ini, harapan gubernur tol dan pengadaan tanah tuntas. Target tahun ini selesai sesuai perencanaan sampai di Desa tumaluntung," kata Siwi.
Siwi mengatakan, anggaran yang disediakan untuk ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang masuk di jalur tol Manado Bitung, dibayarkan bervariasi sesuai jumlah maupun peta bidang.
"Lahannya berbeda luasan. Penyelesaian tanah sementara dipercepat. Berkas-berkas yang kami evaluasikan tadi ada yang masih kurang seperti kita cek ke kepala desa maupun camat, ada yang belum lengkap sehingga harus segera dilengkapi," kata Siwi.
Siwi mengakui, tidak ada mafia tanah dalam proses pembebasan lahan tol, mengingat sejak Juli 2012 lalu pemerintah sudah tidak mengisinkan ada pemindahan tangan untuk tanah yang masuk wilayah jalan tol.
"Tidak ada mafia tanah. Kita sudah wanti-wanti ke camat, Sejak bulan 2012 lalu, tidak ada transaksi tanah di jalur jalan tol itu. Semua aparat di bawah menindaklanjuti. Transaksi tanah semua melewati pemerintah desa. Yang masuk lahan tol, tidak lagi bisa dilakukan pemindahan tangan," kata Siwi yakin.
Dia menjelaskan, proses pembebasan lahan sudah sampai di Kelurahan Airmadidi bawah dan berkasnya telah selesai bahkan telah disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum provinsi.
"Sebelum 15 desember sudah dibayar asalkan lengkap administrasi," katanya.
Terpisah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditemui di Minahasa Utara mengatakan, ada 300 pemilik tanah yang sudah menyelesaikan proses ganti rugi.
"Dari 300 pemilik tanah. ada beberapa diantaranya punya sejumlah bidang," ujar PPTK PU Provinsi Sulawesi Utara Edwin Kowaas.
"Kita lagi menyelesaikan sisa-sisa tunggakan kerja di kilometer 0-12 km," ujar Ronny Siwi di Minahasa Utara, Kamis.
Dia berharap pekan depan pembebasan lahan tol tuntas.
"Kita mempercepat penyelesaian ini, harapan gubernur tol dan pengadaan tanah tuntas. Target tahun ini selesai sesuai perencanaan sampai di Desa tumaluntung," kata Siwi.
Siwi mengatakan, anggaran yang disediakan untuk ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang masuk di jalur tol Manado Bitung, dibayarkan bervariasi sesuai jumlah maupun peta bidang.
"Lahannya berbeda luasan. Penyelesaian tanah sementara dipercepat. Berkas-berkas yang kami evaluasikan tadi ada yang masih kurang seperti kita cek ke kepala desa maupun camat, ada yang belum lengkap sehingga harus segera dilengkapi," kata Siwi.
Siwi mengakui, tidak ada mafia tanah dalam proses pembebasan lahan tol, mengingat sejak Juli 2012 lalu pemerintah sudah tidak mengisinkan ada pemindahan tangan untuk tanah yang masuk wilayah jalan tol.
"Tidak ada mafia tanah. Kita sudah wanti-wanti ke camat, Sejak bulan 2012 lalu, tidak ada transaksi tanah di jalur jalan tol itu. Semua aparat di bawah menindaklanjuti. Transaksi tanah semua melewati pemerintah desa. Yang masuk lahan tol, tidak lagi bisa dilakukan pemindahan tangan," kata Siwi yakin.
Dia menjelaskan, proses pembebasan lahan sudah sampai di Kelurahan Airmadidi bawah dan berkasnya telah selesai bahkan telah disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum provinsi.
"Sebelum 15 desember sudah dibayar asalkan lengkap administrasi," katanya.
Terpisah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditemui di Minahasa Utara mengatakan, ada 300 pemilik tanah yang sudah menyelesaikan proses ganti rugi.
"Dari 300 pemilik tanah. ada beberapa diantaranya punya sejumlah bidang," ujar PPTK PU Provinsi Sulawesi Utara Edwin Kowaas.