Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw mengatakan penanganan pengendalian kelestarian Danau Tondano di Kabupaten Minahasa harus berkelanjutan atau 'sustainable'.
"Harus seperti itu penanganannya, karena Danau Tondano berperan vital bagi Sulut maupun Kabupaten Minahasa, ini sangat strategis sehingga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Minahasa harus dilakukan," kata Wagub Steven di Manado, Rabu.
Penyelamatan Danau Tondano, kata dia, tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten Minahasa, namun butuh sinergitas dengan para pemangku kepentingan lainnya.
"Dalam rangka mengoptimalkan upaya kita terhadap penyelamatan Danau Tondano ini, saya melakukan pengamatan langsung kondisi danau yang menjadi aset penting Sulut dan Minahasa tersebut," katanya menambahkan.
Hasil pengamatan setelah turun langsung, sebut dia, kondisi eceng gondok di Danau Tondano sudah tidak bisa dihilangkan, akan tetapi perlu dilakukan mitigasi atau dikendalikan.
"Untuk pengendalian harus ada konsep atau metode pelaksanaan internal provinsi maupun pembagian kewenangan dengan kabupaten Minahasa termasuk pendanaan," ujarnya.
Harapannya menurut Wagub, setelah memiliki metode pengendalian yang jelas, output dan outcomenya dari pendanaan tersebut harus terlihat.
"Penegasan pak Gubernur metode penanganan harus jelas supaya target-target pelaksanaannya terukur," ujarnya.
Data Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I menyebut Danau Tondano di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara terus mengalami penyusutan luas dan mendangkal.
Luasan danau penyuplai air bagi masyarakat sekitar, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun aktivitas pertanian-perikanan sekitar, menyusut dari 5.000 hektare menjadi 4.700 hektare.
Begitupun dengan kedalaman yang sebelumnya sekitar 30 meteran, saat ini tinggal 13,5 meter sebagaimana hasil pengukuran batimetri.
"Harus seperti itu penanganannya, karena Danau Tondano berperan vital bagi Sulut maupun Kabupaten Minahasa, ini sangat strategis sehingga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Minahasa harus dilakukan," kata Wagub Steven di Manado, Rabu.
Penyelamatan Danau Tondano, kata dia, tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten Minahasa, namun butuh sinergitas dengan para pemangku kepentingan lainnya.
"Dalam rangka mengoptimalkan upaya kita terhadap penyelamatan Danau Tondano ini, saya melakukan pengamatan langsung kondisi danau yang menjadi aset penting Sulut dan Minahasa tersebut," katanya menambahkan.
Hasil pengamatan setelah turun langsung, sebut dia, kondisi eceng gondok di Danau Tondano sudah tidak bisa dihilangkan, akan tetapi perlu dilakukan mitigasi atau dikendalikan.
"Untuk pengendalian harus ada konsep atau metode pelaksanaan internal provinsi maupun pembagian kewenangan dengan kabupaten Minahasa termasuk pendanaan," ujarnya.
Harapannya menurut Wagub, setelah memiliki metode pengendalian yang jelas, output dan outcomenya dari pendanaan tersebut harus terlihat.
"Penegasan pak Gubernur metode penanganan harus jelas supaya target-target pelaksanaannya terukur," ujarnya.
Data Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I menyebut Danau Tondano di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara terus mengalami penyusutan luas dan mendangkal.
Luasan danau penyuplai air bagi masyarakat sekitar, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun aktivitas pertanian-perikanan sekitar, menyusut dari 5.000 hektare menjadi 4.700 hektare.
Begitupun dengan kedalaman yang sebelumnya sekitar 30 meteran, saat ini tinggal 13,5 meter sebagaimana hasil pengukuran batimetri.