Jakarta, (AntaraSulut) - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan honor kegiatan program pemerintah dan pembangunan di provinsinya terlalu besar karena hampir Rp2,3 triliun setiap tahun.
"Saya heran mengapa banyak program yang dibuat dengan konsep untuk tahun berjenjang, rupanya semua ini ujung-ujungnya duit, setiap tender ada honornya, pengawasan teknis juga honor," kata Basuki di Jakarta, Kamis.
Menurut dia angka Rp2,3 triliun itu tidak kecil hampir menyamai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bangka Belitung, Jambi dan Bengkulu.
Meskipun dengan honor besar, tidak ada yang tuntas karena orientasi pegawai mencari komisi dan honor.
Ahok berencana pada 20015 menghapus semua honor kegiatan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBD.
"Tahun depan semua dicoret sehingga bisa menghemat anggaran hingga Rp1 triliun lebih," kata dia.
Ia menceritakan selama ini semua kegiatan di pemerintah daerah mulai dari yang besar sampai yang kecil harus ada programnya.
"Misalnya ada pohon tumbang, untuk melaksanakannya harus ada kegiatan pembersihan pohon dulu, padahal pegawai yang ditugaskan sudah mendapatkan tunjangan, kalau mau memotong pohon ya potong saja," kata dia.
Ia mempertanyakan mengapa setiap kegiatan baik program maupun pengadaan barang harus dijadikan proyek dimana ada unsur honor.
"Tidak bisa lagi, pokoknya kerja, gaji pegawai Pemprov DKI lebih baik dari swasta," kata Ahok.