Manado (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun mengikuti rapat koordinasi Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Tahun 2023 yang digelar oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Jakarta, Rabu.
Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Yasonna H. Laoly membuka kegiatan tersebut dengan menyampaikan pentingnya tugas majelis notaris yang terpercaya.
“Tugas dan tanggung jawab saudara-saudara sebagai anggota MPN dan MKN membutuhkan integritas tinggi dan profesionalitas. Untuk itu, setiap anggota majelis harus memiliki komitmen yang kuat serta terus menambah pengetahuan dengan mengikuti perkembangan peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris," katanya.
Ia melanjutkan bahwa MPN dan MKN merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap notaris sesuai amanat undang-undang.
"Pengawasan yang tegas dan profesional terhadap notaris mutlak kita lakukan khususnya dalam memerangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT)." jelasnya.
Kegiatan Rapat Koordinasi mengangkat tema “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Pemanfaatan Jasa Notaris". Diawali dengan arahan oleh Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dan narasumber dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, PPATK, Densus 88 dan Kejaksaan Agung RI.
Rakor tersebut dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah yang dilantik sebagai pengganti antar waktu MPWN dan MKNW, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Subbidang Pelayanan AHU serta unsur notaris serta ahli/akademisi dari MPW dan MKNW seluruh Indonesia.
Pada saat itu Kakanwil didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan
Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Yasonna H. Laoly membuka kegiatan tersebut dengan menyampaikan pentingnya tugas majelis notaris yang terpercaya.
“Tugas dan tanggung jawab saudara-saudara sebagai anggota MPN dan MKN membutuhkan integritas tinggi dan profesionalitas. Untuk itu, setiap anggota majelis harus memiliki komitmen yang kuat serta terus menambah pengetahuan dengan mengikuti perkembangan peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris," katanya.
Ia melanjutkan bahwa MPN dan MKN merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap notaris sesuai amanat undang-undang.
"Pengawasan yang tegas dan profesional terhadap notaris mutlak kita lakukan khususnya dalam memerangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT)." jelasnya.
Kegiatan Rapat Koordinasi mengangkat tema “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Pemanfaatan Jasa Notaris". Diawali dengan arahan oleh Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dan narasumber dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, PPATK, Densus 88 dan Kejaksaan Agung RI.
Rakor tersebut dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah yang dilantik sebagai pengganti antar waktu MPWN dan MKNW, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Subbidang Pelayanan AHU serta unsur notaris serta ahli/akademisi dari MPW dan MKNW seluruh Indonesia.
Pada saat itu Kakanwil didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan