Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa total pagu indikatif pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp999,99 triliun dengan arah kebijakan belanja pemerintah antara lain belanja prioritas.
“Beberapa prinsip yang sudah disampaikan Bapak Presiden, harus menyelesaikan prioritas nasional. Tidak ada inisiatif baru yang kemudian menimbulkan dampak program atau proyek tersebut menjadi tanggung atau tidak selesai,” ujarnya.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 pada Kamis (6/4) yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.
Selain untuk belanja prioritas, arah kebijakan juga mencakup sinergi pusat-daerah, belanja kualitas sumber daya manusia (SDM), konsolidasi sumber dana pembangunan kualitas SDM, serta mendukung hilirisasi dan ekonomi hijau.
Secara rinci, anggaran tersebut dialokasi untuk kebutuhan minimum pemerintahan yang mencakup belanja pegawai dan belanja operasional sebesar Rp424,27 triliun.
Sisanya yaitu sebesar Rp575,72 triliun dialokasikan untuk reformasi struktural dan penajaman tema prioritas.
Reformasi struktural yang dimaksud dari bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan, sedangkan tema prioritas jangka pendek mencakup penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan dukungan terhadap investasi.
Anggaran Rp575,72 triliun juga diperuntukkan agenda prioritas dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, pembangunan IKN, dan penyelesaian proyek strategis nasional.
“Ini tujuannya untuk di satu sisi operasi kebutuhan, operasi dari pemerintah tetap bisa kita penuhi dan prioritas-prioritas nasional, agenda prioritas yang ditetapkan Presiden dan Wapres (Wakil Presiden) akan kita capai,” ungkap Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengarahkan jajarannya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, tingkat stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi pada tahun 2024 supaya indikator pembangunan menjadi lebih baik.
Arahan kebijakan dari sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah penguatan kualitas SDM yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti air bersih.
Selanjutnya adalah peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penguatan deregulasi dan institusi, dan pembangunan infrastruktur agar mencapai tujuan, yakni menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
“Kalau birokrasi makin baik, infrastruktur kredibel dan efisien, SDM makin baik kualitasnya, maka setiap investasi kapital 1 rupiah hasilnya akan jauh lebih bagus. Namun kalo infrastrukturnya buruk, SDM tidak berkualitas, dan regulasinya membelit-belit, maka 1 rupiah takkan hasilkan apa-apa, habis hanya untuk inefficiency system,” kata Menkeu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah alokasikan pagu indikatif Rp999,99 triliun pada 2024