Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengajak pemerintah kabupaten dan pemerintah kota bersinergi menurunkan angka stunting di provinsi tersebut.
"Komitmen pemerintah kabupaten dan kota dituntut, ada alokasi anggaran dalam APBN lewat BKKBN yang tersedia tapi kurang dimaksimalkan," kata Wagub Steven di Manado, Selasa.
Pengalaman waktu sebelumnya, alokasi anggaran tersebut kurang terserap karena strategi dan implementasi kegiatan di kabupaten dan kota kadang-kadang kurang optimal.
"Akibatnya, jangan heran BKKBN memperjuangkan ada anggarannya dari APBN, akan tetapi tidak ada kegiatannya," ujar Wagub.
Karena itu, Wakil Gubernur Sulut keenam (petahana) tersebut mengajak tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan pemangku kepentingan terkait di kabupaten dan kota dalam penanganan stunting.
"Kami berharap program penurunan stunting ini didukung penuh TPPS, tim anggaran bersinergi menangani masalah nasional ini (stunting)," ajaknya.
Menurut Wagub, pemerintah kabupaten dan kota tidak setengah -setengah atau main-main dalam menurunkan angka stunting tersebut.
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyebutkan, prevalensi stunting di Sulut sebesar 20,5 persen, angka ini menunjukkan kecenderungan penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 21,6 persen.
Sementara tertinggi di kabupaten dan kota adalah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu 30 persen dan terendah Kota Tomohon sebesar 13,7 persen.
Pemerintah pusat menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 mendatang yakni sebesar 14 persen.
"Komitmen pemerintah kabupaten dan kota dituntut, ada alokasi anggaran dalam APBN lewat BKKBN yang tersedia tapi kurang dimaksimalkan," kata Wagub Steven di Manado, Selasa.
Pengalaman waktu sebelumnya, alokasi anggaran tersebut kurang terserap karena strategi dan implementasi kegiatan di kabupaten dan kota kadang-kadang kurang optimal.
"Akibatnya, jangan heran BKKBN memperjuangkan ada anggarannya dari APBN, akan tetapi tidak ada kegiatannya," ujar Wagub.
Karena itu, Wakil Gubernur Sulut keenam (petahana) tersebut mengajak tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan pemangku kepentingan terkait di kabupaten dan kota dalam penanganan stunting.
"Kami berharap program penurunan stunting ini didukung penuh TPPS, tim anggaran bersinergi menangani masalah nasional ini (stunting)," ajaknya.
Menurut Wagub, pemerintah kabupaten dan kota tidak setengah -setengah atau main-main dalam menurunkan angka stunting tersebut.
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyebutkan, prevalensi stunting di Sulut sebesar 20,5 persen, angka ini menunjukkan kecenderungan penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 21,6 persen.
Sementara tertinggi di kabupaten dan kota adalah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu 30 persen dan terendah Kota Tomohon sebesar 13,7 persen.
Pemerintah pusat menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 mendatang yakni sebesar 14 persen.