Manado (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dalam memperkuat sinergitas setiap instansi terkait dalam pengawasan orang asing di daerah itu.
Kepala Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun, di Manado, Senin, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing dalam hal pengawasan orang asing tersebut.
“Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang asing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Serta juga aktif berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan,” kata Ronald saat membuka Rapat Timpora tingkat Provinsi Sulut, di Manado, Senin.
Dia mengatakan esensi dari kegiatan rapat Timpora ini tentunya menjadi sarana untuk saling bertukar informasi di antara anggota Timpora Provinsi Sulut terhadap isu-isu strategis di bidang keimigrasian.
“Momen ini juga dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap segala permasalahan yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Ronald mengatakan untuk terus mendukung Pemerintah Sulut terhadap pemulihan perekonomian daerah khusus pada sektor pariwisata dan investasi.
"Dengan berbagai macam cara, gencarnya promosi di dalam dan luar negeri dilakukan, bahkan upaya Pemerintah Provinsi Sulut ke sejumlah bandara Internasional semata-mata untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Sulut," katanya.
Ketua Panitia Arthur Mawikere mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wadah komunikasi dan tukar menukar informasi, serta memperkuat sinergitas Timpora Sulut berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait serta merupakan target kinerja triwulan I
"Adapun isu aktual yang diangkat pada tahun 2023 ini adalah pengawasan terhadap penjamin dan orang asing dalam mendukung terciptanya iklim investasi kondusif dan peningkatan pariwisata Sulut, sebagai pintu gerbang di Utara Indonesia,” kata Arthur.
Hadir pada saat itu antara lain Kepala Divisi Keimigrasian Friece Sumolang, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram, Staf Khusus Gubernur Bidang Pariwisata Dino Gobel, Kabinda Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan, Dir Intelkam Polda Sulut Kombes Pol Albert Sihombing
Kepala Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun, di Manado, Senin, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing dalam hal pengawasan orang asing tersebut.
“Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang asing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Serta juga aktif berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan,” kata Ronald saat membuka Rapat Timpora tingkat Provinsi Sulut, di Manado, Senin.
Dia mengatakan esensi dari kegiatan rapat Timpora ini tentunya menjadi sarana untuk saling bertukar informasi di antara anggota Timpora Provinsi Sulut terhadap isu-isu strategis di bidang keimigrasian.
“Momen ini juga dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap segala permasalahan yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Ronald mengatakan untuk terus mendukung Pemerintah Sulut terhadap pemulihan perekonomian daerah khusus pada sektor pariwisata dan investasi.
"Dengan berbagai macam cara, gencarnya promosi di dalam dan luar negeri dilakukan, bahkan upaya Pemerintah Provinsi Sulut ke sejumlah bandara Internasional semata-mata untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Sulut," katanya.
Ketua Panitia Arthur Mawikere mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wadah komunikasi dan tukar menukar informasi, serta memperkuat sinergitas Timpora Sulut berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait serta merupakan target kinerja triwulan I
"Adapun isu aktual yang diangkat pada tahun 2023 ini adalah pengawasan terhadap penjamin dan orang asing dalam mendukung terciptanya iklim investasi kondusif dan peningkatan pariwisata Sulut, sebagai pintu gerbang di Utara Indonesia,” kata Arthur.
Hadir pada saat itu antara lain Kepala Divisi Keimigrasian Friece Sumolang, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram, Staf Khusus Gubernur Bidang Pariwisata Dino Gobel, Kabinda Sulut Brigjen TNI Raymond Marojahan, Dir Intelkam Polda Sulut Kombes Pol Albert Sihombing