Manado, (ANTARA Sulut)- Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan kawasan kepulauan, menjadi salah satu prioritas pembangunan Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2015.
Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang mengatakan, beberapa program prioritas pembangunan 2015, yang ditetapkan dalam nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2015.
"Program prioritas itu diantaranya pembangunan infrastuktur dasar di wilayah perbatasan, kawasan kepulauan perlu dipercepat untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah," kata Sarundajang dalam smabutan tertulis dibacakan Wakil Gubernur Djauhary Kansil pada rapat paripurna DPRD Sulut penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS 2015, di Manado, Sabtu.
Dia mengatakan, kemudian program mitigasi dan penanganan daerah rawan bencana terutama pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan, saluran irigasi dan pembangunan talud.
Kebijakan pemerintah dalam rangka mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dengan tarif dasar listrik dan bahan pokok.
Pencapaian target Milenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang diterjemahkan dengan peningkatan akses pelayan publik seperti pendidikan, kesehatan, akses sanitasi air bersih dan manajemen persamphan.
"Penguatan kapasitas pemerintah desa/ kelurahan, kecamatan, kabupten/kota sebagai antisipasi terhadap ditetapkannnya daerah otonom baru, diantaranya Provibnsi Bolmong Raya, Kota Langowan, Kota Tahuna, Talaud Selatan," katanya.
Dia mengatakan, saat ini telah memasuki tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 23015.
Sehingga perencanan pembangunan di tahun 2015 bersifat sangat strategis dan politis, karena tahun depan menghadapi evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk membuktikan pencapaian pembangunan daerah "Nyiur melambai".
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho, serta dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Dearah.
(guntur/@antarasulut.com)
Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang mengatakan, beberapa program prioritas pembangunan 2015, yang ditetapkan dalam nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2015.
"Program prioritas itu diantaranya pembangunan infrastuktur dasar di wilayah perbatasan, kawasan kepulauan perlu dipercepat untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah," kata Sarundajang dalam smabutan tertulis dibacakan Wakil Gubernur Djauhary Kansil pada rapat paripurna DPRD Sulut penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS 2015, di Manado, Sabtu.
Dia mengatakan, kemudian program mitigasi dan penanganan daerah rawan bencana terutama pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan, saluran irigasi dan pembangunan talud.
Kebijakan pemerintah dalam rangka mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dengan tarif dasar listrik dan bahan pokok.
Pencapaian target Milenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang diterjemahkan dengan peningkatan akses pelayan publik seperti pendidikan, kesehatan, akses sanitasi air bersih dan manajemen persamphan.
"Penguatan kapasitas pemerintah desa/ kelurahan, kecamatan, kabupten/kota sebagai antisipasi terhadap ditetapkannnya daerah otonom baru, diantaranya Provibnsi Bolmong Raya, Kota Langowan, Kota Tahuna, Talaud Selatan," katanya.
Dia mengatakan, saat ini telah memasuki tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 23015.
Sehingga perencanan pembangunan di tahun 2015 bersifat sangat strategis dan politis, karena tahun depan menghadapi evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk membuktikan pencapaian pembangunan daerah "Nyiur melambai".
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho, serta dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Dearah.
(guntur/@antarasulut.com)