Minahasa Utara, 1/9 (Antara Sulut) - Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membuat gebrakan baru lewat inovasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan tujuan tersusunnya rencana kerja untuk pembangunan daerah sekaligus membuka aspirasi masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Minahasa Utara (Minut), Hani Tambani di Minahasa Utara, Senin mengatakan, sistem tersebut merupakan yang pertama dimiliki Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan tiga modul.
"Diantaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) SKPD dan KUA PPAS, monitoring dan evaluasi (monev), serta penyusunan rencana kerja dan anggaran," ujar Tambani.
Tambani mengatakan, SIPPD untuk perbaikan serta peningkatan kualitas sistem di Minut. SIPPD terintegerasi di seluruh desa dan kelurahan se-Minut.
"Sistem ini akan menampung seluruh program per desa/kelurahan. Nanti kalau ada program yang tidak disetujui, bisa dilihat langsung dan ada juga alasan kenapa tidak diakomodir," kata Hanny Tambani.
SIPPD, lanjut Tambani, dilaksanakan berdasarkan PP 8 Tahun 2008 yang pemanfaatannya efektif digunakan mulai Januari 2015.
"Sistem ini dibuat atas kerja sama pemerintah dengan Universitas Brawijaya. Seluruh operator sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan sejumlah pelatihan," ujar Tambani menjelaskan.
Sistem itu pun, kata dia, dibangun sebagai alat kontrol tentang sejauh mana Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terealisasi.
"Diharapkan dari SIPPD dapat tersusun rencana kerja (Renja) SKPD, tersusunnya rencana pembangunan daerah yang merupakan akumulasi dari rencana kerja (renja) SKPD dan membuka ruang aspirasi bagi masyarakat," kata Tambani seraya menambahkan sistem langsung tersambung dengan Simda yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Minut.
Bupati Minut Sompie Singal secara langsung meluncurkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan alamat http://sippd.minutkab.go.id.
"Berharap sistim tersebut memberikan manfaat bagi kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara," ujar Bupati. ***1***
(T.KR-MLK/C/S023/S023) 01-09-2014 20:42:49
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Minahasa Utara (Minut), Hani Tambani di Minahasa Utara, Senin mengatakan, sistem tersebut merupakan yang pertama dimiliki Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan tiga modul.
"Diantaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) SKPD dan KUA PPAS, monitoring dan evaluasi (monev), serta penyusunan rencana kerja dan anggaran," ujar Tambani.
Tambani mengatakan, SIPPD untuk perbaikan serta peningkatan kualitas sistem di Minut. SIPPD terintegerasi di seluruh desa dan kelurahan se-Minut.
"Sistem ini akan menampung seluruh program per desa/kelurahan. Nanti kalau ada program yang tidak disetujui, bisa dilihat langsung dan ada juga alasan kenapa tidak diakomodir," kata Hanny Tambani.
SIPPD, lanjut Tambani, dilaksanakan berdasarkan PP 8 Tahun 2008 yang pemanfaatannya efektif digunakan mulai Januari 2015.
"Sistem ini dibuat atas kerja sama pemerintah dengan Universitas Brawijaya. Seluruh operator sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan sejumlah pelatihan," ujar Tambani menjelaskan.
Sistem itu pun, kata dia, dibangun sebagai alat kontrol tentang sejauh mana Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terealisasi.
"Diharapkan dari SIPPD dapat tersusun rencana kerja (Renja) SKPD, tersusunnya rencana pembangunan daerah yang merupakan akumulasi dari rencana kerja (renja) SKPD dan membuka ruang aspirasi bagi masyarakat," kata Tambani seraya menambahkan sistem langsung tersambung dengan Simda yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Minut.
Bupati Minut Sompie Singal secara langsung meluncurkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan alamat http://sippd.minutkab.go.id.
"Berharap sistim tersebut memberikan manfaat bagi kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara," ujar Bupati. ***1***
(T.KR-MLK/C/S023/S023) 01-09-2014 20:42:49