Manado, (ANTARA Sulut) - DPRD Manado, menyatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus memvalidasi data penerima bantuan bencana banjir bandang Manado, agar tepat sasaran.
"Sudah dua hari berturut-turut, warga dari Kelurahan Sario Utara, datang ke DPRD menanyakan masalah ini, jadi harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah," kata Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang di Manado, Rabu.
Richard mengatakan, protes yang disampaikan rakyat kepada pemerintah melalui DPRD Manado, menunjukan banyaknya kekurangan dalam data yang dimiliki BPBD.
Karena itu menurut Richard data harus verifikasi lagi lalu validasi dan dikirimkan ke tingkatan yang lebih tinggi, sesuai aturan sehingga warga menjadi korban bencana bisa menerima juga bantuan.
Kepala BPBD Manado Max Tatahede mengatakan, data yang ada tersebut adalah hasil pendataan di lapangan, supaya bantuan dapat bisa diberikan kepada masyarakat, yang memerlukannya meskipun diakui masih bayak kekurangan.
Karena itu, ia mengatakan saat ada kerancuan data pihaknya tetap berusaha melakukan perbaikan dengan tujuan agar para korban bencana bisa mendapatkan hak mereka, yang dijanjikan pemerintah.
"Ini bukan kesengajaan dan kami tetap berusaha melakukan perbaikan data sehingga bantuan dapat diberikan dengan segera pada penerimanya," katanya.
Lurah Sario Utara Bonix Saweho mengakui memang ada ketidakcocokan data antara pihaknya dengan BPBD, sehingga menyebabkan tidak tersalurnya bantuan bencana dengan benar, namun hal tersebut terus diperbaiki sekarang.
"Para korban yang seharusnya menerima, sudah kami data dan namanya ditempelkan di kecamatan, dan itu yang digunakan sebagai pedoman penyaluran, di Sario Utara lingkungan II ada 320 kk penerima dari sebelumnya tidak ada," katanya.
Selain di Sario Utara, BPBD juga melakukan perbaikan data di seluruh wilayah Manado, dengan melakukan pencocokan data dengan kecamatan dan kelurahan yang terkena banjir bandang 15 Januari lalu.
(guntur/@antarasulut.com)
"Sudah dua hari berturut-turut, warga dari Kelurahan Sario Utara, datang ke DPRD menanyakan masalah ini, jadi harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah," kata Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang di Manado, Rabu.
Richard mengatakan, protes yang disampaikan rakyat kepada pemerintah melalui DPRD Manado, menunjukan banyaknya kekurangan dalam data yang dimiliki BPBD.
Karena itu menurut Richard data harus verifikasi lagi lalu validasi dan dikirimkan ke tingkatan yang lebih tinggi, sesuai aturan sehingga warga menjadi korban bencana bisa menerima juga bantuan.
Kepala BPBD Manado Max Tatahede mengatakan, data yang ada tersebut adalah hasil pendataan di lapangan, supaya bantuan dapat bisa diberikan kepada masyarakat, yang memerlukannya meskipun diakui masih bayak kekurangan.
Karena itu, ia mengatakan saat ada kerancuan data pihaknya tetap berusaha melakukan perbaikan dengan tujuan agar para korban bencana bisa mendapatkan hak mereka, yang dijanjikan pemerintah.
"Ini bukan kesengajaan dan kami tetap berusaha melakukan perbaikan data sehingga bantuan dapat diberikan dengan segera pada penerimanya," katanya.
Lurah Sario Utara Bonix Saweho mengakui memang ada ketidakcocokan data antara pihaknya dengan BPBD, sehingga menyebabkan tidak tersalurnya bantuan bencana dengan benar, namun hal tersebut terus diperbaiki sekarang.
"Para korban yang seharusnya menerima, sudah kami data dan namanya ditempelkan di kecamatan, dan itu yang digunakan sebagai pedoman penyaluran, di Sario Utara lingkungan II ada 320 kk penerima dari sebelumnya tidak ada," katanya.
Selain di Sario Utara, BPBD juga melakukan perbaikan data di seluruh wilayah Manado, dengan melakukan pencocokan data dengan kecamatan dan kelurahan yang terkena banjir bandang 15 Januari lalu.
(guntur/@antarasulut.com)