Tomohon (ANTARA) - Wali Kota Tomohon, Caroll JA Senduk mengatakan, mencapai pengelolaan keuangan yang berkualitas dan baik diperlukan disiplin dan komitmen bersama mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.
"Azas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan perundang undangan diperlukan disiplin dan komitmen bersama mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya," sebut Wali Kota Caroll di Tomohon, Sabtu.
Karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal memadai yang dapat dipertanggungjawabkan, serta peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi (IPK).
"Upaya pembenahan terus dilakukan baik dari aspek pengelolaan keuangan maupun kinerja organisasi," katanya.
Hal itu menurut Wali Kota, dapat dilihat dari kerja keras dan komitmen bersama dimana laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tomohon oleh BPK-RI meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut.
Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengatakan, sumber daya manusia merupakan hal paling penting dalam pemerintahan.
Diapun berharap kepala perangkat daerah mempunyai gagasan yang cemerlang dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah.
"prioritas dalam APBN tahun anggaran 2023 yaitu penanganan COVID-19, dampak sosial ekonomi dan penanganan inflasi serta mempercepat realisasi APBD agar ekonomi tumbuh dan berkembang," katanya menambahkan.
Pemkot menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
"Azas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan perundang undangan diperlukan disiplin dan komitmen bersama mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya," sebut Wali Kota Caroll di Tomohon, Sabtu.
Karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal memadai yang dapat dipertanggungjawabkan, serta peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi (IPK).
"Upaya pembenahan terus dilakukan baik dari aspek pengelolaan keuangan maupun kinerja organisasi," katanya.
Hal itu menurut Wali Kota, dapat dilihat dari kerja keras dan komitmen bersama dimana laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tomohon oleh BPK-RI meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut.
Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengatakan, sumber daya manusia merupakan hal paling penting dalam pemerintahan.
Diapun berharap kepala perangkat daerah mempunyai gagasan yang cemerlang dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah.
"prioritas dalam APBN tahun anggaran 2023 yaitu penanganan COVID-19, dampak sosial ekonomi dan penanganan inflasi serta mempercepat realisasi APBD agar ekonomi tumbuh dan berkembang," katanya menambahkan.
Pemkot menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.