Tomohon (ANTARA) - Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) melakukan analisis jabatan untuk memperkuat manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan.
"Analisis jabatan dilakukan dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang harus dikelola dengan baik," sebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakot Tomohon, ODS Mandagi di Tomohon, Rabu.
Menurut dia, optimalisasi pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia dengan alokasi beban kerja yang tepat dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai.
Optimalisasi tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta efisiensi belanja pegawai, sehingga penataan organisasi dan penataan kelembagaan dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai waktu yang yang telah ditentukan.
"Analisis jabatan adalah proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu," katanya menambahkan.
Pelaksanaan analisis jabatan diperlukan dalam rangka mengdiagnosa organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih diarahkan pada upaya untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangan-nya.
"Pelaksanaan kegiatan seperti ini bukan hanya sekadar seremoni, akan tetapi menjadi langkah awal yang baik dalam penyelesaian permasalahan jabatan, beban kerja serta klasifikasi jabatan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan mengenai manajemen kepegawaian," sebutnya.
Dia berharap dari analisis kepegawaian ini dapat meningkatkan kualitas birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas ASN sesuai bidang tugasnya sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tomohon.
"Analisis jabatan dilakukan dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang harus dikelola dengan baik," sebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakot Tomohon, ODS Mandagi di Tomohon, Rabu.
Menurut dia, optimalisasi pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia dengan alokasi beban kerja yang tepat dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai.
Optimalisasi tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta efisiensi belanja pegawai, sehingga penataan organisasi dan penataan kelembagaan dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai waktu yang yang telah ditentukan.
"Analisis jabatan adalah proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu," katanya menambahkan.
Pelaksanaan analisis jabatan diperlukan dalam rangka mengdiagnosa organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih diarahkan pada upaya untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangan-nya.
"Pelaksanaan kegiatan seperti ini bukan hanya sekadar seremoni, akan tetapi menjadi langkah awal yang baik dalam penyelesaian permasalahan jabatan, beban kerja serta klasifikasi jabatan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan mengenai manajemen kepegawaian," sebutnya.
Dia berharap dari analisis kepegawaian ini dapat meningkatkan kualitas birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas ASN sesuai bidang tugasnya sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tomohon.