Manado (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus meningkatkan akses dan kwalitas layanan KB di rumah sakit, kata Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN dr. Eni Gustina, MPH.
"Dalam upaya penguatan pelayanan program Bangga Kencana kita terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, kita dekatkan aksesnya," kata Eni usai pertemuan koordinasi layanan KB di rumah sakit, di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, untuk mendekatkan aksesnya, ternyata belum semua rumah sakit, belum semua klinik, belum semua praktek mandiri bidan menjadi jejaring BKKBN.
"Hari ini kita berkoordinasi khususnya untuk rumah sakit rumah sakit dan ternyata di Manado ini masih ada 13 rumah sakit yang belum menjadi jejaring BKKBN," sebutnya.
Harapannya dengan semakin luas pelayanan KB di rumah sakit, maka pelayannya bisa terus bisa ditingkatkan.
Sebetulnya dulu, kata dia, rumah sakit menjadi primadona karena tidak hanya memberikan pelayanan tapi juga sebagai pengayom teman-teman di Puskesmas.
Ketika ada rujukan-rujukan, teman Puskesmas bisa berkoordinasi, bisa berkonsultasi ke rumah sakit bahkan untuk pelatihan di rumah sakit
Sekarang ini BKKBN kembali memulai lagi, memulai lebih baru pada program pelayanannya, dan yang menjadi target tidak hanya untuk KB pascapersalinan tapi juga untuk semua pelayanan KB.
"Jadi orang-orang yang datang ke poliklinik, yang habis melahirkan itu juga bisa mendapatkan pelayanan KB karena angka unmet need kita kan masih tinggi ya khususnya kemarin saat pandemi COVID-19," katanya menambahkan.
Soal payung hukum layanan KB rumah sakit, kata dia, BKKBN berupaya mereview pedoman- pedoman seizin dari Kementerian Kesehatan.
BKKBN diizinkan menjadi lead untuk me-review pedoman pelayanan KB di rumah sakit dan sekarang pedoman itu sudah selesai.
"Sudah ada peraturan bapak kepala badannya sudah kita ajukan ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan Permenkes sehingga akan lebih kuat lagi menjadi sebuah pedoman," katanya.
Koordinasi pertemuan layanan KB di rumah sakit tersebut juga dihadiri Ketua PKMI Pusat Dr. dr. Herbert Situmorang, SpOG (K), Kadis Dukcapil dan KB Daerah Provinsi Sulut Dr. Lynda Watania, institusi KB di kabupaten dan kota serta organisasi profesi terkait.
"Dalam upaya penguatan pelayanan program Bangga Kencana kita terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, kita dekatkan aksesnya," kata Eni usai pertemuan koordinasi layanan KB di rumah sakit, di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, untuk mendekatkan aksesnya, ternyata belum semua rumah sakit, belum semua klinik, belum semua praktek mandiri bidan menjadi jejaring BKKBN.
"Hari ini kita berkoordinasi khususnya untuk rumah sakit rumah sakit dan ternyata di Manado ini masih ada 13 rumah sakit yang belum menjadi jejaring BKKBN," sebutnya.
Harapannya dengan semakin luas pelayanan KB di rumah sakit, maka pelayannya bisa terus bisa ditingkatkan.
Sebetulnya dulu, kata dia, rumah sakit menjadi primadona karena tidak hanya memberikan pelayanan tapi juga sebagai pengayom teman-teman di Puskesmas.
Ketika ada rujukan-rujukan, teman Puskesmas bisa berkoordinasi, bisa berkonsultasi ke rumah sakit bahkan untuk pelatihan di rumah sakit
Sekarang ini BKKBN kembali memulai lagi, memulai lebih baru pada program pelayanannya, dan yang menjadi target tidak hanya untuk KB pascapersalinan tapi juga untuk semua pelayanan KB.
"Jadi orang-orang yang datang ke poliklinik, yang habis melahirkan itu juga bisa mendapatkan pelayanan KB karena angka unmet need kita kan masih tinggi ya khususnya kemarin saat pandemi COVID-19," katanya menambahkan.
Soal payung hukum layanan KB rumah sakit, kata dia, BKKBN berupaya mereview pedoman- pedoman seizin dari Kementerian Kesehatan.
BKKBN diizinkan menjadi lead untuk me-review pedoman pelayanan KB di rumah sakit dan sekarang pedoman itu sudah selesai.
"Sudah ada peraturan bapak kepala badannya sudah kita ajukan ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan Permenkes sehingga akan lebih kuat lagi menjadi sebuah pedoman," katanya.
Koordinasi pertemuan layanan KB di rumah sakit tersebut juga dihadiri Ketua PKMI Pusat Dr. dr. Herbert Situmorang, SpOG (K), Kadis Dukcapil dan KB Daerah Provinsi Sulut Dr. Lynda Watania, institusi KB di kabupaten dan kota serta organisasi profesi terkait.