Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) agar inflasi tetap terkendali di tengah ketidakpastian global.
"Kami mengapresiasi peluncuran GNPIP Sulampua yang merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden RI pada Rakornas TPID 18 Agustus 2022," kata Deputi BI Aida Budiman mengatakan BI luncurkan GNPIP Sulampua di Manado, Senin.
GNPIP ini penting untuk terus dilanjutkan karena dari hasil RDG BI 21-22 September 2021 ketidakpastian perkembangan ekonomi global masih berlanjut, yaitu pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan indikasi penurunan, inflasi yang tetap tinggi didorong oleh kenaikan harga komoditas dan energi, dan terus terjadinya ketidakpastian perkembangan pasar keuangan global akibat respons kebijakan moneter yang dilakukan negara maju.
Istilah stagflasi semakin sering terdengar di ekonomi global. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi di dalam negeri.
"Indikator pertumbuhan ekonomi, ketahanan eksternal, stabilitas sektor keuangan, dan ekonomi inklusif masih terjaga, sehingga kami di BI masih memperkirakan PDB 2022 masih berada pada kisaran 4,5-5,3 persen, bahkan di Sulut pertumbuhan ekonomi Q2 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,44 persen (yoy), yang menjadi perhatian adalah transmisi dari kenaikan harga komoditas dan energi mulai terjadi di dalam negeri," katanya.
Inflasi Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69 perseb (yoy), di atas batas atas target inflasi 4 persen.
Tingginya inflasi tersebut didorong oleh kelompok pangan bergejolak (volatile foods) yang tercatat tinggi mencapai 8,93 persen (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan.
Untuk di Sulampua, katanya, perkembangan Inflasi di atas laju inflasi nasional (5,20 persen), namun di Sulawesi Utara masih sangat terjaga di bawah 4 persen yaitu Kota Manado tercatat sebesar 3,85 persen (yoy), dan Kotamobagu sebesar 3,82 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3±1 persen (yoy).
Untuk itu, BI mengapresiasi Gubernur Sulut Olly Dondokambey atas capaian inflasi tersebut, dan berharap ke depan inflasi Sulut masih berada dalam kisaran.
Ke depan, katanya, tekanan inflasi IHK masih tinggi, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, serta kesenjangan pasokan. Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diprakirakan berisiko meningkat akibat pengalihan subsidi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) serta semakin menguat tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Berbagai perkembangan tersebut diprakirakan dapat mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3,0±1 persen.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, BI melakukan respons bauran kebijakan yang bertema “sinergi menjaga stabilitas dan momentum pemulihan”.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan bagian dari menjaga stabilitas adalah bagaimana bersama-sama menjaga inflasi.
Olly mengatakan khususnya dari Inflasi pangan sehingga bisa membantu penurunan tekanan inflasi dari kelompok barang yang harganya diatur Pemerintah dan juga dampaknya ke Inflasi Inti atau dari sisi permintaan.
Untuk itu, katanya, berlanjut GNPIP di Sulampua merupakan insiatif yang sangat diapresiasi.