Manado, 12/5 (AntaraSulut) - Wali Kota Manado Vicky Lumentut mengatakan akan memperbaiki kinerja pemerintahan yang dipimpinnya, sesuai dengan saran dari Canadian International Development Agency (CIDA) dan KPK.
"Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Manado, sebagai tanggapan positif atas hasil survey integritas konsultan SIPS CIDA KPK," kata Juru bicara Pemkot Manado Franky Mocodompis kepada media di Manado, Senin.
Franky mengatakan, yang akan diperbaiki terutama adalah pelayanan administrasi kependudukan, karena masih banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari banyaknya calo, sampai tidak diumumkan jangka waktu dalam layanan publik dan biayanya.
Ia menambahkan, bukan hanya layanan administrasi kependudukan saja yang akan diperbaiki, tetapi juga pelayanan satu pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta pengadaan barang dan jasa yang perlu diperbaiki.
Menurut Franky, Wali Kota Vicky Lumentut menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi yang digelar di Auditorium Lantai satu Gedung KPK jalan Rasuna Said Jakarta, yang dipimpin oleh pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil dan tiga wali kota dan bupati dari Sulut.
Ia mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan program SIPS CIDA kepada pemerintah Provinsi dan kabupaten kota.
"Dalam Rakor tersebut, Wakil Gubernur Djouhari Kansil hadir bersama dengan Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Bupati Sangihe Hironimus Makagansa, Bupati Minahasa Jantje Sajouw, Wali Kota Bitung Hanny Sondakh dan KK Tatong Bara mendengarkan banyak masukan," katanya.
Bukan hanya itu menurutnya, CIDA juga memaparkan berbagai hasil temuan, saat menyambangi sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, dan hasilnya Manado mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Karena itu pemerintah Manado akan melakukan kembali pembenahan di berbagai sisi pelayanan terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena di situ memang yang penting untuk melihat upaya pemerintah meningkatkan pelayanan dan mencegah korupsi. ***1***
"Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Manado, sebagai tanggapan positif atas hasil survey integritas konsultan SIPS CIDA KPK," kata Juru bicara Pemkot Manado Franky Mocodompis kepada media di Manado, Senin.
Franky mengatakan, yang akan diperbaiki terutama adalah pelayanan administrasi kependudukan, karena masih banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari banyaknya calo, sampai tidak diumumkan jangka waktu dalam layanan publik dan biayanya.
Ia menambahkan, bukan hanya layanan administrasi kependudukan saja yang akan diperbaiki, tetapi juga pelayanan satu pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta pengadaan barang dan jasa yang perlu diperbaiki.
Menurut Franky, Wali Kota Vicky Lumentut menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi yang digelar di Auditorium Lantai satu Gedung KPK jalan Rasuna Said Jakarta, yang dipimpin oleh pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil dan tiga wali kota dan bupati dari Sulut.
Ia mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan program SIPS CIDA kepada pemerintah Provinsi dan kabupaten kota.
"Dalam Rakor tersebut, Wakil Gubernur Djouhari Kansil hadir bersama dengan Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Bupati Sangihe Hironimus Makagansa, Bupati Minahasa Jantje Sajouw, Wali Kota Bitung Hanny Sondakh dan KK Tatong Bara mendengarkan banyak masukan," katanya.
Bukan hanya itu menurutnya, CIDA juga memaparkan berbagai hasil temuan, saat menyambangi sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, dan hasilnya Manado mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Karena itu pemerintah Manado akan melakukan kembali pembenahan di berbagai sisi pelayanan terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena di situ memang yang penting untuk melihat upaya pemerintah meningkatkan pelayanan dan mencegah korupsi. ***1***