Manado, 24/4 (AntaraSulut) - Inspektur Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) Drs Mecky M Onibala MSi mengatakan program State Accountability Revitalization (STAR) untuk mendukung reformasi di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik.
"Program tersebut diinisiasi pemerintah Indonesia dan pendanaan berasal dari pinjaman (Loan) Asian Development Bank (ADB)," kata Onibala ketika membuka Sosialisasi dan Outreach Program Star (23/4) sebagaimana diungkap Kabag Humas Pemprov Sulut Jemy Kumendong di Manado, Kamis.
Sosialisasi tersebut berlangsung disalah satu hotel berbintang di Manado dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulut.
Onibala yang saat itu mewakili Gubernur Sulut mengatakan program ini berkosentrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah melalui peningkatan kompentensi staf pengelola keuangan negara dan internal auditor pemerintahan dan dalam program STAR-SDP, BPKP berperan sebagai project implementation unit.
Pengawasan dan penerapan prinsip akuntabilitas atas pelaksanaan kewenangan pemerintah menjadi `mainstream` dalam manajemen pemerintahan, harus diterapkan standar kinerja sejauh mana target dan tujuan telah dicapai sehingga bisa dijadikan rujukan dalam konteks akuntabilitas publik baik secara vertikal maupun horisontal.
Disinilah terletak urgenensi pengawasan atau audit kinerja untuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata Onibala.
Pada kesempatan itu Onibala menekankan kepada para inspektur dan Kepala BKD kabupaten/kota untuk mengelola dengan baik honerer K2 agar ke depan tidak timbul permasalahan hukum yang dapat merugikan para kepala SKPD yang menandatangani surat keterangan tanggung jawab.
Dan Lebih lanjut Onibala mengatakan bahwa peran inspektorat dan BPKP tidak berguna jika seluruh kab/kota di Provinsi Sulut mendapat opini disclaimer oleh karena itu perlu perhatian terhadap manajemen pengelolaan keuangan yang baik.
Disamping itu Onibala menekankan kepada seluruh BKD yang ada di Provinsi maupun kab/kota agar tidak seenaknya memindahkan PNS yang mempunyai kemampuan teknis, terutama teknis di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
Sementara itu, kata Kumendong, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulut Adil H. P. Simanjuntak menjelaskan bahwa program STAR bertujuan untuk tata kelola keuangan baik agar lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pengawasan keuangan publik, di samping itu untuk memperkuat SDM auditor dalam melakukan pengawasan.
Hadir pada kesempatan itu Kepala Biro perencanaan dan pengawas Program STAR BPKP Pusat Justan Ridwan Siahaan. Acara sosialisasi ini dikuti oleh para Kepala Inspektur dan Kepala BKD Kab/Kota se Provinsi Sulut, kata Jemmy Kumendong.
"Program tersebut diinisiasi pemerintah Indonesia dan pendanaan berasal dari pinjaman (Loan) Asian Development Bank (ADB)," kata Onibala ketika membuka Sosialisasi dan Outreach Program Star (23/4) sebagaimana diungkap Kabag Humas Pemprov Sulut Jemy Kumendong di Manado, Kamis.
Sosialisasi tersebut berlangsung disalah satu hotel berbintang di Manado dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulut.
Onibala yang saat itu mewakili Gubernur Sulut mengatakan program ini berkosentrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah melalui peningkatan kompentensi staf pengelola keuangan negara dan internal auditor pemerintahan dan dalam program STAR-SDP, BPKP berperan sebagai project implementation unit.
Pengawasan dan penerapan prinsip akuntabilitas atas pelaksanaan kewenangan pemerintah menjadi `mainstream` dalam manajemen pemerintahan, harus diterapkan standar kinerja sejauh mana target dan tujuan telah dicapai sehingga bisa dijadikan rujukan dalam konteks akuntabilitas publik baik secara vertikal maupun horisontal.
Disinilah terletak urgenensi pengawasan atau audit kinerja untuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata Onibala.
Pada kesempatan itu Onibala menekankan kepada para inspektur dan Kepala BKD kabupaten/kota untuk mengelola dengan baik honerer K2 agar ke depan tidak timbul permasalahan hukum yang dapat merugikan para kepala SKPD yang menandatangani surat keterangan tanggung jawab.
Dan Lebih lanjut Onibala mengatakan bahwa peran inspektorat dan BPKP tidak berguna jika seluruh kab/kota di Provinsi Sulut mendapat opini disclaimer oleh karena itu perlu perhatian terhadap manajemen pengelolaan keuangan yang baik.
Disamping itu Onibala menekankan kepada seluruh BKD yang ada di Provinsi maupun kab/kota agar tidak seenaknya memindahkan PNS yang mempunyai kemampuan teknis, terutama teknis di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
Sementara itu, kata Kumendong, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulut Adil H. P. Simanjuntak menjelaskan bahwa program STAR bertujuan untuk tata kelola keuangan baik agar lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pengawasan keuangan publik, di samping itu untuk memperkuat SDM auditor dalam melakukan pengawasan.
Hadir pada kesempatan itu Kepala Biro perencanaan dan pengawas Program STAR BPKP Pusat Justan Ridwan Siahaan. Acara sosialisasi ini dikuti oleh para Kepala Inspektur dan Kepala BKD Kab/Kota se Provinsi Sulut, kata Jemmy Kumendong.