Sangihe, Sulut (ANTARA) - Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, Rinny Tamuntuan meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkab setempat bersinergi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
"Saya kembali menekankan agar semua OPD fokus dalam program penanggulangan kemiskinan yang memerlukan kerja keras dari semua perangkat daerah," kata dia di Tahuna, Rabu.
Menurut dia, penanggulangan kemiskinan membutuhkan perhatian dan menjadi tugas berat pemerintah yang mengacu pada data keluarga miskin.
"Titik berat permasalahan penanggulangan kemiskinan adalah pada data keluarga miskin, karena kalau data tidak akurat akan menjadi hambatan dalam penanganannya," kata dia.
Hingga saat ini, kata dia, pemutakhiran data miskin masih menjadi kendala di daerah itu yang kemungkinan disebabkan oleh masalah pendanaan.
"Bagaimana kita mau bekerja kalau tidak dibarengi anggaran yang memadai, sedangkan diketahui bersama letak geografis kita sangat sulit dilakukan pendataan," ungkap dia.
Menurut dia, diperlukan kolaborasi dari masing masing perangkat daerah, karena pemutakhiran data ini bukan saja tugas Dinas Sosial tetapi juga bersentuhan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
"Diperlukan kolaborasi yang baik antarperangkat daerah supaya ke depan akan ada data terpadu Dinas Sosial yang menjadi acuan bagi dinas yang akan memberikan bantuan supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran guna tercapainya pengentasan kemiskinan," kata Rinny Tamuntuan.
"Saya kembali menekankan agar semua OPD fokus dalam program penanggulangan kemiskinan yang memerlukan kerja keras dari semua perangkat daerah," kata dia di Tahuna, Rabu.
Menurut dia, penanggulangan kemiskinan membutuhkan perhatian dan menjadi tugas berat pemerintah yang mengacu pada data keluarga miskin.
"Titik berat permasalahan penanggulangan kemiskinan adalah pada data keluarga miskin, karena kalau data tidak akurat akan menjadi hambatan dalam penanganannya," kata dia.
Hingga saat ini, kata dia, pemutakhiran data miskin masih menjadi kendala di daerah itu yang kemungkinan disebabkan oleh masalah pendanaan.
"Bagaimana kita mau bekerja kalau tidak dibarengi anggaran yang memadai, sedangkan diketahui bersama letak geografis kita sangat sulit dilakukan pendataan," ungkap dia.
Menurut dia, diperlukan kolaborasi dari masing masing perangkat daerah, karena pemutakhiran data ini bukan saja tugas Dinas Sosial tetapi juga bersentuhan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
"Diperlukan kolaborasi yang baik antarperangkat daerah supaya ke depan akan ada data terpadu Dinas Sosial yang menjadi acuan bagi dinas yang akan memberikan bantuan supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran guna tercapainya pengentasan kemiskinan," kata Rinny Tamuntuan.