Manado, (ANTARA Sulut) - Gubernur Sulawesi Utara, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) akan memperoleh "Award Tokoh Penguatan Otonomi Daerah" dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur (Jatim).
Sebab, dinilai konsisten dan berkesinambungan telah memperjuangkan makna penting otonomi daerah dan penguatannya di masa depan dalam sistem pemerintahan di Indonesia,
Award 2014 kategori Penguatan Otonomi Daerah itu akan diserahkan kepada SHS 19 Maret 2014 pada malam resepsi peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-68 dan Hut PWI 2014, kata Ketua PWI Sulut Jootje Kumajas di Manado, Minggu, sesuai pemberitahuan Ketua PWI Jatim A. Munir.
Pada acara itu, juga diberikan award kepada tokoh nasional Jendral Moeldoko (Panglima TNI),
Menurut Ketua PWI Jatim, ungkap Jootje, pemikiran out of the box dan ide-ide cemerlang SHS mencakup aspek konten dan proses implementasi otonomi daerah layak memperoleh apresiasi tinggi.
Di tataran praksis, SHS telah bekerja keras agar ide dan cita cita ideal itu bisa diterapkan dalam praktek pemerintahan sehari-hari di Provinsi Sulut dan kabupaten/kota yang berada di provinsi tersebut.
Setelah UU Nomor 5/1974 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 22/1999 yang kini disempurnakan dengan UU Nomor 32/2004, semangat dan gelora terus ditunjukkan SHS agar prinsip otonomi daerah secara paripurna bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Hubungan Pusat-Daerah jangan dikembalikan ke sistem sentralisasi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok di pusat pemerintahan di Jakarta.
SHS juga punya keyakinan sangat kuat bahwa otonomi daerah aka mampu memberikan penguatan untuk kehidupan rakyat yang berada di daerah-daerah.
Otonomi daerah juga mampu mendulang kemajuan pembangunan di daerah di era globalisasi. Daerah diberikan kesempatan mengelola rumah tangganya sendiri dengan mengoptimalkan potensi yang sarat dengan kearifan lokal.
"Itu artinya bahwa otonomi daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah setempat. Karenanya, spektrum otonomi daerah harus benar-benar berorientasi kepada rakyat," katanya.
Di samping itu, SHS secara konsisten mendorong terus-menerus penyempurnaan konten regulasi dan implementasi sistem pemerintahan berbasis otonomi daerah. Tidak ada sedikit pun pemikiran dan gagasan bersifat setback untuk mengembalikan sentralisme sistem pemerintahan.
Menurut Ketua PWI Jatim, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengurus PWI Jatim memberikan award kepada Gubernur SHS. Pada malam resepsi itu juga di berikan award kategori lainnya kepada sejumlah tokoh, antara lain Mayjen TNI Purn Syamsul Maa`rif (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
(guntur/@antarasulut.com)
Sebab, dinilai konsisten dan berkesinambungan telah memperjuangkan makna penting otonomi daerah dan penguatannya di masa depan dalam sistem pemerintahan di Indonesia,
Award 2014 kategori Penguatan Otonomi Daerah itu akan diserahkan kepada SHS 19 Maret 2014 pada malam resepsi peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-68 dan Hut PWI 2014, kata Ketua PWI Sulut Jootje Kumajas di Manado, Minggu, sesuai pemberitahuan Ketua PWI Jatim A. Munir.
Pada acara itu, juga diberikan award kepada tokoh nasional Jendral Moeldoko (Panglima TNI),
Menurut Ketua PWI Jatim, ungkap Jootje, pemikiran out of the box dan ide-ide cemerlang SHS mencakup aspek konten dan proses implementasi otonomi daerah layak memperoleh apresiasi tinggi.
Di tataran praksis, SHS telah bekerja keras agar ide dan cita cita ideal itu bisa diterapkan dalam praktek pemerintahan sehari-hari di Provinsi Sulut dan kabupaten/kota yang berada di provinsi tersebut.
Setelah UU Nomor 5/1974 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 22/1999 yang kini disempurnakan dengan UU Nomor 32/2004, semangat dan gelora terus ditunjukkan SHS agar prinsip otonomi daerah secara paripurna bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Hubungan Pusat-Daerah jangan dikembalikan ke sistem sentralisasi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok di pusat pemerintahan di Jakarta.
SHS juga punya keyakinan sangat kuat bahwa otonomi daerah aka mampu memberikan penguatan untuk kehidupan rakyat yang berada di daerah-daerah.
Otonomi daerah juga mampu mendulang kemajuan pembangunan di daerah di era globalisasi. Daerah diberikan kesempatan mengelola rumah tangganya sendiri dengan mengoptimalkan potensi yang sarat dengan kearifan lokal.
"Itu artinya bahwa otonomi daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah setempat. Karenanya, spektrum otonomi daerah harus benar-benar berorientasi kepada rakyat," katanya.
Di samping itu, SHS secara konsisten mendorong terus-menerus penyempurnaan konten regulasi dan implementasi sistem pemerintahan berbasis otonomi daerah. Tidak ada sedikit pun pemikiran dan gagasan bersifat setback untuk mengembalikan sentralisme sistem pemerintahan.
Menurut Ketua PWI Jatim, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengurus PWI Jatim memberikan award kepada Gubernur SHS. Pada malam resepsi itu juga di berikan award kategori lainnya kepada sejumlah tokoh, antara lain Mayjen TNI Purn Syamsul Maa`rif (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
(guntur/@antarasulut.com)